dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
BAB V
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
5.1 Pendahuluan
Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, sebagai komponen dari belanja
negara, merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis di antara
berbagai pilar kebijakan fiskal lainnya dalam mencapai sasaran-sasaran pokok
pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini terutama
karena melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, pemerintah dapat
secara langsung melakukan intervensi anggaran (direct budget intervention) untuk
mencapai sasaran-sasaran program pembangunan yang ditetapkan pemerintah.
RPJMN merupakan penjabaran visi, misi dan program Presiden selama 5 (lima) tahun,
yang ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan
nasional, memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan
program-program pembangunan. Sementara itu, RKP merupakan dokumen perencanaan
pembangunan nasional tahunan, yang memuat prioritas pembangunan, rancangan
kerangka ekonomi makro, serta program-program kementerian negara/lembaga (K/L), lintas
K/L, dan lintas wilayah. Oleh karena itu, RKP mempunyai fungsi pokok: (i) menjadi acuan
bagi seluruh komponen bangsa, karena memuat seluruh kebijakan publik; (ii) menjadi
pedoman bagi penyusunan APBN, karena memuat arah kebijakan pembangunan nasional
satu tahun; dan (iii) menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen
pemerintah.
Untuk menjamin tercapainya sasaran-sasaran pembangunan yang ditetapkan melalui
pelaksanaan serangkaian kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat, diperlukan
kesinambungan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran. Hal tersebut diatur
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada
satu sisi, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara
DIREKTORAT P-APBN
126
BELANJA PEMERINTAH PUSAT