dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
6. Optimalisasi realisasi penerbitan SBN sesuai besaran kebutuhan pembiayaan dan
praktek pasar keuangan.
Sementara itu, strategi khusus pengelolaan pinjaman adalah sebagai berikut:
1. Mengurangi stok pinjaman luar negeri dan meningkatkan kualitas perencanaan;
2. Mengoptimalkan proses dan kualitas negosiasi perjanjian pinjaman;
3. Meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman; dan
4. Meningkatkan kualitas proses bisnis dan pengolahan data pinjaman.
7.4.2 Pembiayaan Nonutang
Pembiayaan anggaran yang bersumber dari nonutang terdiri atas: (1) perbankan dalam
negeri, yang berasal dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dan Saldo
Anggaran Lebih (SAL); dan (2) nonperbankan dalam negeri, yang berasal dari penerimaan
privatisasi, penerimaan hasil pengelolaan aset, dana investasi Pemerintah dan Penyertaan
Modal Negara (PMN), Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, serta Kewajiban
Penjaminan.
Sumber pembiayaan nonutang setiap tahunnya bisa berbeda-beda, dipengaruhi
ketersediaan dana masing-masing sumber pembiayaan serta kebijakan Pemerintah untuk
memanfaatkan sumber pendanaan tersebut. Pada tahun 2014, kebijakan pembiayaan
nonutang meliputi:
1. Pemanfaatan SAL sebagai sumber pembiayaan anggaran dan sebagai fiscal buffer
untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis.
2. Pengalokasian dana investasi Pemerintah dalam bentuk PMN kepada BUMN/Lembaga
untuk percepatan pembangunan infrastruktur, penjaminan KUR dan peningkatan
kapasitas usaha BUMN/Lembaga.
3. Pengalokasian dana PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional dan
badan hukum lain.
4. Pengalokasian dana bergulir untuk penyediaan fasilitas pembiayaan dalam rangka
perolehan/pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan
lembaga pengelola dana bergulir KUMKM.
5. Melakukan optimalisasi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman
6. Pengalokasian dan pengelolaan dana kewajiban penjaminan Pemerintah yang
difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
DIREKTORAT P-APBN
326
PEMBIAYAAN ANGGARAN