dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
kebijakan K/L (di luar kegiatan prioritas nasional yang ada dalam RKP), atau perubahan
sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman luar negeri.
Adanya kemungkinan perubahan pagu indikatif sebagai akibat 2 perubahan di atas
(selama proses pembicaraan pendahuluan dengan DPR dan dinamika perubahan) akan
direspon Kementerian Keuangan melalui penyusunan Pagu Anggaran K/L. Penyusunan
dan penetapan Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran
pagu indikatif, Renja K/L dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja K/L (Gambar 2.7).
DPR
Pembicaraan Pendahuluan Rancangan
APBN :
1. KEM dan PPKF;
2. RKP;
3. Rincian Pagu menurut Organisaasi,
Fungsi, Program dan Kegiatan.
Menkeu
Pagu Anggaran K/L
1. Unit Organisasi;
2. Program.
Dirinci
menurut
1
2 3 4
Catatan:
1. Pagu Indikatif;
2. Penyesuaian Angka Dasar;
3. Inisiatif Baru Kesempatan ke-2;
4. Pagu Anggaran K/L.
berpedoman
1. Kapasitas fiskal;
2. Pagu Indikatif;
3. Renja-K/L;
4. Hasil evaluasi kinerja K/L.
Gambar 2.7 Proses dan Konsep Penyusunan Pagu Anggaran K/L
Mekanisme penyusunan Pagu Anggaran K/L ini memperhatikan tiga hal sebagaimana
Gambar 2.7, yaitu:
1. Pagu indikatif;
2. Penyesuaian angka dasar apabila terjadi perubahan parameter (karena perubahan
asumsi makroekonomi pada Rancangan APBN) dalam rentang waktu antara
penetapan pagu indikatif sampai dengan penetapan pagu anggaran K/L; dan
Inisiatif baru pengusulan ke-2 yang diusulkan K/L dan disetujui oleh Kementerian
Keuangan dan Kementerian Perencanaan/Bappenas.
Pagu Anggaran K/L di atas merupakan batas tertinggi anggaran yang dialokasikan
kepada K/L dalam rangka penyusunan RKA-K/L. Pagu anggaran tersebut disampaikan
DIREKTORAT P-APBN 66 SIKLUS APBN