dasar penyusunan apbn

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA penerimaan negara. Hal ini terkait kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dalam negeri agar dapat mendukung kebijakan konsolidasi fiskal yang berkelanjutan. Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama dengan proporsi sekitar 69-70% dari total penerimaan dalam negeri, dan pemerintah melaksanakan optimalisasi penerimaan perpajakan melalui kebijakan tax policy and administration reform yang meliputi reformasi di bidang administrasi, bidang peraturan dan perundang-undangan, bidang pengawasan dan penggalian potensi. Selain dari perpajakan, sumber Penerimaan Dalam Negeri adalah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Pengelolaan PNBP di<strong>dasar</strong>kan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, yang pada pasal 5 menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Belanja Negara Belanja Negara merupakan semua pengeluaran negara dalam satu (1) tahun anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban negara, dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh negara. Secara prinsip besaran belanja yang tercantum dalam APBN merupakan batas tertinggi, sehingga tidak dapat dilampaui. Belanja Negara ini memiliki peran yang strategis untuk mendukung percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. I. PENERIMAAN DALAM NEGERI II. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN Tax Ratio (% thd PDB) a. Pajak Dalam Negeri 1) Pajak Penghasilan - PPh Non-Migas - PPh Migas 2) Pajak pertambahan nilai 3) Pajak bumi dan bangunan 4) BPHTB 5) Pajak lainnya 6) Cukai b. Pajak Perdagangan Internasional 1) Bea masuk 2) Bea Keluar 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK a. Penerimaan SDA 1) SDA Migas - Minyak bumi - Gas Bumi 2) Non Migas - Pertambangan umum - Panas Bumi - Kehutanan - Perikanan b. Bagian Laba BUMN c. PNBP Lainnya HIBAH DIREKTORAT P-APBN 17 PENDAHULUAN
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Belanja Pemerintah Pusat memiliki fungsi sebagai stabilisator bagi perekonomian; saat perekonomian dalam kondisi resesi, maka dengan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat yang ekspansif dapat memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas serta memperkuat fundamental ekonomi makro. Sebaliknya, saat perekonomian dalam kondisi terlalu ekspansif (over heating), kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dapat berperan untuk menstabilkan roda perekonomian menuju kondisi yang lebih kondusif. Anggaran Transfer Ke Daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal guna mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. pengalokasian dana kepada daerah dilakukan dalam satu kesatuan sistem transfer dana dari Pemerintah Pusat (APBN) kepada Pemerintah Daerah (APBD) serta merupakan satu kesatuan yang utuh, guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintah antardaerah. Dengan demikian peran utama APBN dalam fungsi alokasi salah satunya tercermin dalam Anggaran Tranfer Ke Daerah ini, dan bersama-sama APBD menjalankan fungsi distribusi. 3. Pembiayaan Pembiayaan merupakan semua penerimaan negara dalam tahun tertentu yang harus dibayar kembali / pengeluaran negara dalam tahun tertentu yang akan diterima kembali. Pembayaran kembeli atau penerimaan kembali tersebut dapat terjadi baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu, pembiayaan juga meliputi penjualan asset dan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL). I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT II. A. Belanja K/L B. Belanja Non K/L 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang i. Utang Dalam Negeri ii. Utang Luar Negeri 5. Subsidi a b Subsidi Energi Subsidi Non Energi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-Lain BELANJA NEGARA TRANSFER KE DAERAH 1. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 0 Dana Alokasi Khusus Murni 0 Tambahan Dana Optimalisasi 2. Dana Otonomi Khusus dan Peny. a. Dana Otonomi Khusus b. Dana Penyesuaian Jadi DIREKTORAT P-APBN 18 PENDAHULUAN
Page 2 and 3: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5: SAMBUTAN Menteri Keuangan Republik
Page 6 and 7: KATA PENGANTAR Edisi II buku Dasar-
Page 8 and 9: DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 16 and 17: BAB I PENDAHULUAN
Page 54 and 55: Menteri Keuangan menyampaikan pokok
Page 84 and 85:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
BAB III ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Jan-10 Mei-10 Sep-10 Jan-11 Mei-11
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
T r i l i u n Rp DASAR-DASAR PRAKTE
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Triliun Rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 200 and 201:
Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
517,3 412,8 504,7 624,6 707,8 771,7
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
BAB VI TRANSFER KE DAERAH
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Miliar rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Perjanjian pengakhiran master agree
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
LAMPIRAN
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
GALERI APBN
Page 380 and 381:
Pegawai Direktorat Penyusunan APBN,
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
show all

dasar penyusunan apbn

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?