dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Komisi VIII
Komisi IX
Komisi X
Komisi XI
Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan
Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda,
Olahraga, Perpustakaan
Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan, dan Lembaga
Keuangan bukan bank
Terkait dengan ruang lingkup tugas tersebut, Komisi VII dan Komisi XI mempunyai tugas
untuk membahas asumsi dan parameter APBN dengan pemerintah yaitu:
‣ Komisi VII membahas:
- harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia (ICP)
- lifting minyak
- lifting gas
‣ Komisi XI membahas:
- pertumbuhan ekonomi
- inflasi
- tingkat suku bunga SPN 3 bulan
- nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
Pelaksanaan tugas Komisi
1. Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan:
a. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga.
b. mengadakan konsultasi dengan BPK.
c. konsultasi dengan DPD.
d. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya.
e. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan
pihak lain.
f. rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah
yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya
apabila diperlukan.
g. mengadakan rapat gabungan komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih
dari satu komisi.
DIREKTORAT P-APBN 27 PENDAHULUAN