dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
5.9 Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
Sesuai dengan siklus penganggaran, masing-masing K/L sejak awal tahun anggaran mulai
menyusun suatu rencana kerja berdasarkan dengan rencana kerja pemerintah, rencana
strategis kementerian negara, serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perencanaan
pada tahun anggaran dimaksud. Dengan adanya pagu indikatif yang ditetapkan lebih awal
(sekitar bulan Februari) akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana kerja
sesuai prioritas. Dengan mempengaruhi keterbatasan sumber daya yang tersedia K/L harus
menyusun program dan kegiatan berdasarkan prioritas.
Berdasarkan alokasi anggaran dalam Pagu Indikatif, K/L melakukan pembahasan trilateral
meeting bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, dalam
menajamkan dan mensinkronkan alokasi pendanaan program kegiatan K/L melalui review
baseline dan new inisitif dengan tema dan prioritas pembangunan yang diusung
Pemerintah, yang digunakan dalam Musrenbangnas sebagai sinkronisasi program/kegiatan
yang dialokasikan ke daerah dan APBD
Pagu belanja K/L dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu baseline dan new initiative.
1. Angka Dasar (Baseline)
Baseline merupakan indikasi awal (ancar-ancar) kebutuhan anggaran yang harus
disediakan untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai kebijakan pemerintah dengan
target kinerja tertentu yang telah ditetapkan. Baseline kementerian/lembaga terdiri dari 2
(dua) bagian, yaitu:
a. Baseline untuk kebutuhan biaya operasional:
1) Biaya Operasional Satker, terdiri dari:
Output Layanan Perkantoran
a) Komponen 001 (Belanja Pegawai) :
(i) Gaji pokok, tunjangan yg melekat dengan gaji, termasuk uang makan
PNS (mengacu pada GPP);
(ii) Tunjangan kinerja (Remunerasi);
(iii) Anggaran Tambahan pegawai baru;
(iv) Lembur;
DIREKTORAT P-APBN
216
BELANJA PEMERINTAH PUSAT