dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Di sisi lainnya, sistem
penganggaran mencerminkan ketersediaan pendanaan bagi pelaksanaan pembangunan
berkenaan yang harus terjaga kelangsungannya (sustainable) dan dilaksanakan secara
berdaya guna dan berhasil guna.
Perencanaan pembangunan secara cakupan waktu terbagi dalam Jangka Panjang (20
tahun), Jangka Menengah (5 tahun) dan Jangka Tahunan. Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) akan dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian
Negara/Lembaga (Renstra K/L) untuk selanjutnya dirangkum ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang memuat strategi pembangunan nasional,
kebijakan umum, program kementerian negara/lembaga dan lintas kementerian/lembaga.
Renstra-KL dan RPJM selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan K/L
(Renja-KL) yang selanjutnya dirangkum ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang
memuat prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Sampai dengan awal tahun 2014, Pemerintah telah menetapkan dua RPJMN,
yaitu RPJMN 2004-2009, dan RPJMN 2010-2014, serta sepuluh RKP, sejak RKP 2005
sampai dengan RKP 2014.
Untuk melaksanakan program-program dalam RKP tersebut, dibutuhkan suatu strategi
penganggaran yang berkelanjutan (sustainable) dan efektif merefleksikan fungsi-fungsi
alokasi, distribusi, dan stabilitasi, yang antara lain dituangkan dalam bentuk kebijakan di
bidang belanja pemerintah pusat. Dengan demikian, sistem penganggaran merupakan
strategi pemerintah untuk menerjemahkan kebijakan yang telah tertuang dalam dokumen
perencanaan pembangunan nasional kedalam strategi pembiayaan pembangunan tersebut.
Sistem penganggaran yang efektif akan menjamin terselenggaranya kehidupan bernegara
yang optimal dari sisi pengerahan sumber daya pendanaan, baik pengelolaan penerimaan
negara, efektivitas kebijakan pengeluaran maupun efisiensi pemenuhan kebutuhan
pembiayaan anggaran.
DIREKTORAT P-APBN
127
BELANJA PEMERINTAH PUSAT