dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
14,69
TNI/Polri PNS
12,85
14,31
11,58
10,38
9,92
9,89
34,77 39,00
28,68
47,66
56,97
61,94
71,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Grafik tersebut di atas menggambarkan Pemerintah mempunyai peran utama dalam hal
kesinambungan pembayaran manfaat pensiun. Pemerintah dituntut untuk menjaga
terpenuhinya pembayaran manfaat pensiun bagi pensiunan pegawai negeri sipil yang
berjumlah lebih dari dua juta orang. Diantara penyebab naiknya beban APBN setiap
tahun untuk pembayaran manfaat pensiun adalah jumlah pensiunan yang meningkat
setiap tahunnya dan kebijakan kenaikan pensiun pokok yang mengikuti kenaikan gaji
pokok PNS. Dengan kondisi tersebut, akan terjadi peningkatan yang signifikan beban
APBN untuk pembayaran manfaat pensiun di masa mendatang dimana jumlah
pensiunan dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan hampir sama dengan jumlah
pegawai negeri sipil yang aktif.
Mengingat kondisi pendanaan yang semakin meningkat tersebut, telah dilakukan
upaya-upaya untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan program pensiun PNS.
Upaya untuk melakukan perubahan tersebut merupakan hal yang perlu dilakukan
sebagai evaluasi atas pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun yang telah
berlangsung lebih dari 40 tahun atau sejak Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969
ditetapkan. Terlebih dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana program pensiun pegawai
negeri sipil merupakan bagian yang harus ditransformasikan ke dalam
penyelenggaraan program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan. Selain hal tersebut, perubahan program pensiun pegawai negeri sipil
juga perlu diselaraskan dengan kebijakan reformasi birokrasi yang sedang
dilaksanakan oleh Pemerintah. Dengan demikian, upaya perubahan tersebut setidaktidaknya
menyangkut dua isu pokok yaitu perubahan desain program pensiun dan
kesinambungan pendanaan program pensiun.
Beberapa hal yang mengemuka untuk dilakukan perubahan desain pensiun adalah
skema pensiun (apakah menggunakan skema manfaat pasti atau skema iuran pasti),
dasar pensiun (apakah didasarkan pada gaji pokok terakhir atau rata-rata penghasilan
dalam kurun waktu tertentu, misal rata-rata penghasilan 3-5 tahun terakhir), perubahan
DIREKTORAT P-APBN
163
BELANJA PEMERINTAH PUSAT