dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
6.2.2.3 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Definisi: Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang
dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ruang Lingkup:
Berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPR, mulai Tahun
Anggaran 2013 telah dialokasikan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY). Dana Keistimewaan DIY merupakan bagian dari Dana Transfer Lainnya seperti
halnya Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.
Dana Keistimewaan DIY diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY
yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme Transfer ke Daerah. Dana
Keistimewaan DIY merupakan dana yang disediakan dan dialokasikan oleh Pemerintah
dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kewenangan keistimewaan adalah kewenangan tambahan tertentu yang dimiliki DIY
selain kewenangan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang
pemerintahan daerah. Kewenangan Keistimewaan DIY dituangkan dalam Peraturan
Daerah Istimewa (Perdais) dan dilaksanakan berdasarkan asas pengakuan atas hak
asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinnekatunggalikaan, efektivitas pemerintahan,
kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Kewenangan dalam urusan
keistimewaan yang dimaksud meliputi: (1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan,
tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan Pemerintah
Daerah D.I. Yogyakarta; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan; dan (5) Tata ruang.
Dana Keistimewaan dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan
dari Pemerintah Daerah DIY. Dalam rangka penyediaan Dana Keistimewaan,
Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan rencana kebutuhan anggaran yang
dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan serta 5 (lima) tahunan.
Pembahasan teknis program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan DIY
dilakukan antara Pemerintah Daerah DIY bersama dengan kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian yang berkaitan dengan Keistimewaan DIY dan difasilitasi
oleh Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator. Hasil pembahasan teknis tersebut
disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk kemudian
dianggarkan dalam APBN.
DIREKTORAT P-APBN
271 TRANSFER KE DAERAH