dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
8. percepatan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka penerusan pinjaman;
9. lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka penerusan hibah;
10. percepatan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka penerusan hibah;
11. percepatan realisasi pelaksanaan proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS;
12. perubahan pagu anggaran pembayaran cicilan pokok utang;
13. perubahan pagu anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN);
14. perubahan pagu anggaran dalam rangka penyesuaian kurs;
15. pengurangan alokasi hibah luar negeri; dan/atau perubahan pagu anggaran transfer
ke daerah
‣ Pagu Anggaran Tetap
1. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker
dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yg berbeda;
2. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah
kerja Kanwil DJPBN yg berbeda;
3. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang
berbeda;
4. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA;
5. penambahan cara penarikan PHLN/PHDN;
6. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht;
7. penggunaan dana Output Cadangan;
8. penambahan/perubahan rumusan kinerja;
9. perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang;
10. pergeseran anggaran dalam satu subbagian anggaran BA BUN.
11. pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke
Bagian Anggaran K/L;
12. pergeseran antar subbagian anggaran dalam BA BUN; dan/atau
13. pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN.
‣ Ralat Administratif
1. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam wilayah kerja
Kanwil DJPBN yg berbeda;
2. ralat kode kewenangan;
3. ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda;
DIREKTORAT P-APBN
248
BELANJA PEMERINTAH PUSAT