dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Pajak Lainnya
Pajak Lainnya merupakan jenis penerimaan perpajakan yang tidak termasuk ke dalam
kategori penerimaan pajak di atas. Penerimaan pajak lainnya terdiri dari:
a. Bea Meterai
b. Pendapatan Penjualan Benda Materai
c. Pajak Tidak Langsung Lainnya
d. Bunga Penagihan PPh
e. Bunga Penagihan PPN
f. Bunga Penagihan PPnBM
g. Bunga Penagihan Pajak
Penerimaan bea meterai merupakan penerimaan dominan dalam pajak lainnya. Bea
meterai sendiri pada dasarnya adalah pajak atas dokumen sesuai dengan UU Nomor 13
tahun 1985 tentang Bea Meterai.
Penerimaan pajak lainnya selain bea meterai adalah sanksi-sanksi administratif dari
keterlambatan dan kekurangan pembayaran pajak berupa bunga penagihan PPh, PPN,
PPnBm, dan Pajak. Bunga penagihan ini diatur dalan UU No.28/2007 Tentang KUP
Pasal 8, 9, 13, 13A, 14, dan 15.
Berdasarkan UU No.13/1995, dokumen yang dikenakan bea meterai adalah:
a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (antara lain: surat kuasa, surat hibah, surat
pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian
mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata
b. Akta-akta notaris termasuk salinannya
c. Akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya
d. Surat yang menyebutkan penerimaan uang; pembukuan atau penyimpanan uang
dalam rekening di bank; berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan berisi
pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau
diperhitungkan
e. Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep
f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun
g. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan serta surat-surat yang semula
tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain
DIREKTORAT P-APBN
109
PENDAPATAN NEGARA