dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
tahun anggaran 2000, PNBP dicatat terpisah dari penerimaan migas dan menjadi
bagian dari penerimaan nonmigas. Sejak tahun anggaran 2000, PNBP menampung juga
penerimaan migas karena dominasi penerimaan migas yang semakin menurun dalam
penerimaan negara, dan peranannya diambil alih oleh penerimaan perpajakan. Sesuai
amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sejak
tahun 2007, terdapat pos baru dalam PNBP yaitu pendapatan Badan Layanan Umum
(BLU), dimana BLU merupakan satuan kerja (satker) dibawah kementerian/lembaga
yang status pengelolaan keuangannya berubah menjadi BLU.
Menurut undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat
yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
Dasar hukum PNBP adalah:
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
3. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana
dan Laporan Realisasi PNBP;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah,
Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang Terutang;
5. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian
Keberatan atas Penetapan PNBP yang Terutang;
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum.
7. Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada
masing-masing kementerian/lembaga.
Berdasarkan jenisnya PNBP terdiri atas penerimaan dari sumber daya alam, bagian
Pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP Lainnya, dan
pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Sedangkan dalam UU No. 20 Tahun 1997
PNBP dikelompokkan menjadi 7 kelompok yaitu:
1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
DIREKTORAT P-APBN
117
PENDAPATAN NEGARA