dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
sebagai implikasi dari hasil pembahasan pendapatan negara (butir 2), serta defisit dan
pembiayaan anggaran (butir 4).
6. Melaporkan hasil pembahasan kepada Rapat Kerja Badan Anggaran dengan
Pemerintah dan Bank Indonesia untuk diambil keputusan pada akhir Pembicaraan
Tingkat I, guna diteruskan ke Pembicaraan Tingkat II (pengambilan keputusan pada
Rapat Paripurna).
Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat
Keanggotaan panja kebijakan belanja pemerintah pusat dari unsur pemerintah adalah dari
Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Dalam pelaksanaan pembahasan, Panja bisa
mengundang pihak lain misalnya BUMN yang terkait dengan permasalahan pada saat
pembahasan.
Tugas Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat:
1. Membahas dan menetapkan kebijakan belanja pemerintah pusat menurut jenis (belanja
pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi non-energi,
belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain).
2. Membahas dan menetapkan kebijakan belanja K/L, serta alokasi belanja pemerintah
pusat menurut organisasi.
3. Membahas dan menetapkan kebijakan dan besaran belanja non-K/L (berbagai jenis
subsidi non-energi, seperti subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih,
subsidi/bantuan PSO, subsidi bunga kredit program, subsidi pajak), pembayaran bunga
utang, dan belanja lain-lain.
4. Membahas dan menetapkan postur belanja pemerintah pusat berdasarkan hasil
rekapitulasi pembahasan dan kesepakatan kebijakan belanja pemerintah pusat
menurut jenis (butir 1), baik belanja K/L (butir 2) maupun belanja non-K/L (butir 3).
5. Melaporkan hasil pembahasan kepada Rapat Kerja Badan Anggaran dengan
Pemerintah dan Bank Indonesia untuk diambil keputusan pada akhir Pembicaraan
Tingkat I, guna diteruskan ke Pembicaraan Tingkat II (pengambilan keputusan pada
Rapat Paripurna).
Panja Kebijakan Transfer ke Daerah
Keanggotaan panja Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dari unsur pemerintah adalah dari
Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementrian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS)
dan Bakosurtanal.
DIREKTORAT P-APBN 32 PENDAHULUAN