dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Angka sebesar Rp595 triliun dalam postur APBN tersebut sebagai kapasitas fiskal
belanja K/L yang tidak akan berubah, sepanjang tidak ada perubahan kebijakan (antara
lain berupa perubahan: asumsi dasar ekonomi makro, defisit, tax ratio, atau subsidi).
Yang mungkin mengalami perubahan ialah alokasi belanja satu atau beberapa K/L,
bukan kapasitas fiskal untuk belanja K/L secara total. Misal, Kementerian X mempunyai
alokasi anggaran Rp100 miliar tahun 2013. Berdasarkan hasil review KPJM yang ada di
dokumen RKA-K/L, DJA menetapkan angka dasar Kementerian X sebesar Rp80 miliar
untuk RAPBN 2014. Artinya, alokasi belanja Kementerian X akan tetap sebesar Rp80
miliar (sampai APBN ditetapkan) apabila Kementerian Perencanaan/Bappenas dan
Kementerian Keuangan belum menerima dan menyetujui usulan inisiatif baru untuk
Kementerian X untuk RAPBN 2014.
Jika ada persetujuan atas usulan inisiatif baru untuk Kementerian X sebesar Rp10
miliar, maka anggaran belanja Kementerian X menjadi sebesar Rp90 miliar (angka dasar
Rp80 miliar ditambah angka inisiatif baru Rp10 miliar). Angka sebesar Rp10 miliar
tersebut mengambil porsi alokasi belanja keperluan Inisiatif baru dalam postur APBN.
Usulan inisiatif baru yang berasal dari semua K/L tidak boleh melebihi alokasi belanja
untuk keperluan inisiatif baru (sebesar Rp29 triliun). Oleh karena itu wajar jika ada
proses seleksi dan penilalian atas setiap usulan inisiatif baru.
Jadi sisa alokasi belanja inisiatif baru dalam postur APBN menjadi Rp29 triliun minus
Rp10 miliar. Namun demikian alokasi belanja K/L tetap tidak mengalami perubahan
sebesar Rp595 triliun.
Pagu indikatif yang sudah ditetapkan beserta prioritas pembangunan nasional yang
dituangkan dalam rencana awal RKP disampaikan kepada K/L pada bulan Maret
melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas.
Pola penyusunan Pagu Indikatif menggunakan metode yang sama dengan penyusunan
Kapasitas Fiskal, yaitu kegiatan koordinasi dan harmonisasi para pihak yang terkait.
Contoh sebagaimana Tabel 2.3 merupakan kegiatan koordinasi dan harmonisasi yang
telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif 2014.
DIREKTORAT P-APBN 60 SIKLUS APBN