dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat
pengelola APBD dengan tugas sebagai berikut:
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
- menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;
- melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna
anggaran/barang daerah, dengan tugas sebagai berikut:
- menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya;
- mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan
kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah
yang dipimpinnya.
Sebagai catatan, pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara seperti tersebut di
atas tidak mencakup kewenangan di bidang moneter, yang antara lain meliputi kewenangan
untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. Hal ini
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 D bahwa negara memiliki suatu bank
sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya
diatur dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara pasal 21, Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam
penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.
Prinsip pembagian kekuasaan perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan
dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme koordinasi
DIREKTORAT P-APBN 5 PENDAHULUAN