dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
sumber daya ekonomi dalam perekonomian. Kedua, berkaitan dengan ketersediaan dana
untuk melaksanakan ketiga fungsi ekonomi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi
distribusi, dan fungsi stabilisasi. Oleh karena itu, kualitas kebijakan dan alokasi anggaran
belanja pemerintah pusat, menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung
pencapaian tujuan-tujuan nasional sebagaimana digariskan, baik dalam rencana
pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun rencana pembangunan tahunan.
Lebih lanjut, kualitas kebijakan dan alokasi yang representative juga mendorong persepsi
positif dari para pengambil keputusan bisnis, yang berarti dapat berdampak positif terhadap
perekonomian secara umum.
Peranan belanja pemerintah pusat terkait fungsi alokasi dilakukan melalui pendanaan untuk
berbagai program dan kegiatan investasi produktif, baik belanja untuk penyediaan berbagai
infrastruktur, maupun untuk membiayai berbagai pengeluaran atau belanja barang dan jasa
pemerintah dalam mendorong permintaan agregat. Selain itu, peranan belanja pemerintah
pusat dapat dialokasikan dalam rangka penyediaan barang-barang publik (public goods),
mengatasi eksternalitas dari climate changes, dan untuk menyehatkan persaingan pasar.
Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat juga dapat berperan sebagai
stabilisator bagi perekonomian atau menjadi sarana kebijakan countercyclical yang efektif
dalam meredam siklus bisnis atau gejolak ekonomi. Apabila kondisi perekonomian sedang
mengalami kelesuan usaha dan perlambatan aktivitas bisnis akibat resesi atau bahkan
depresi, besaran dan kebijakan alokasi anggaran belanja negara, termasuk belanja
pemerintah pusat, perlu dirancang lebih ekspansif agar mampu berperan dalam
memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas dan
memperkuat fundamental ekonomi makro. Sebaliknya, pada saat kondisi ekonomi terlalu
ekspansif (overheating), kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dapat
dijadikan alat kebijakan yang efektif dalam mendinginkan roda kegiatan perekonomian
menuju kondisi yang lebih kondusif.
Peranan terkait fungsi stabilisasi, yang mengandung arti bahwa anggaran pemerintah
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi
dilakukan dengan kebijakan fiskal yang ekspansif melalui pengalokasian stimulus fiskal bagi
perekonomian, seperti peningkatan anggaran secara signifikan untuk mendukung
pembangunan infrastruktur.
DIREKTORAT P-APBN
143
BELANJA PEMERINTAH PUSAT