dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
inflasi, kurs, SPN 3 bulan, ICP, dan lifting minyak. Komponen defisit (surplus belum
pernah terjadi dalam pembentukan postur APBN selama ini, jadi tidak dijelaskan) tidak
dipengaruhi langsung oleh asumsi dasar ekonomi makro tetapi oleh kondisi tarik-menarik
antara belanja-pendapatan. Sedangkan komponen pembiayaan dipengaruhi langsung
oleh kurs. Kebijakan investasi pemerintah juga berpengaruh terhadap komponen
pembiayaan tetapi secara tidak langsung. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi
makro terhadap postur APBN dijelaskan lebih lanjut pada Bab 3.
Berdasarkan pengaruh asumsi dasar ekonomi makro ini masing-masing komponen
postur APBN diperkirakan besaran angkanya. Penghitungan masing-masing komponen
postur APBN dilakukan secara paralel atau bersamaan. Baru kemudian masing-masing
komponen ini diharmonisasikan menjadi postur APBN utuh dan ideal. Acuan
harmonisasi postur APBN antara lain besaran defisit, kualitas belanja, antisipasi gejolak
ekonomi dunia, atau risiko dan antisipasi bencana alam.
Penghitungan komponen postur APBN juga memperhatikan karakteristik yang dimiliki
tiap komponen. Pendapatan dapat dipastikan merupakan perkiraan maksimal yang
dapat ditarik pemerintah dari pajak, PNBP, dan hibah. Untuk belanja, harus
mempertimbangkan pengeluaran pemerintah untuk membiayai kebutuhan
penyelenggaraan operasional dan pengeluran wajib yang diperkirakan sekitar 80% dari
total belanja negara, termasuk cadangan untuk darurat/mendesak dan risiko fiskal.
Sedangkan untuk defisit harus mempertimbangkan batasan yang diperbolehkan (amanat
Undang-Undang nomor 17 tahun 2003) maksimal 3,0% dari PDB secara kumulatif APBN
+ APBN-P untuk APBN. Dalam hal pembiayaan, ini merupakan perkiraan maksimal yang
dapat diperoleh pemerintah melalui utang dan sumber pembiayaan lainnya.
DIREKTORAT P-APBN 51 SIKLUS APBN