dasar penyusunan apbn

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA 6.2.2.3 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Definisi: Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ruang Lingkup: Berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPR, mulai Tahun Anggaran 2013 telah dialokasikan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dana Keistimewaan DIY merupakan bagian dari Dana Transfer Lainnya seperti halnya Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Dana Keistimewaan DIY diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme Transfer ke Daerah. Dana Keistimewaan DIY merupakan dana yang disediakan dan dialokasikan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY sesuai dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan keistimewaan adalah kewenangan tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain kewenangan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kewenangan Keistimewaan DIY dituangkan dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) dan dilaksanakan berdasarkan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinnekatunggalikaan, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Kewenangan dalam urusan keistimewaan yang dimaksud meliputi: (1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan; dan (5) Tata ruang. Dana Keistimewaan dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan dari Pemerintah Daerah DIY. Dalam rangka penyediaan Dana Keistimewaan, Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan rencana kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan serta 5 (lima) tahunan. Pembahasan teknis program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan DIY dilakukan antara Pemerintah Daerah DIY bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang berkaitan dengan Keistimewaan DIY dan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator. Hasil pembahasan teknis tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk kemudian dianggarkan dalam APBN. DIREKTORAT P-APBN 271 TRANSFER KE DAERAH
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Stakeholders Penentu Dana Keistimewaan DIY: 1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Negara/Lembaga terkait; 5. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; 6. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Perkembangan Dana Keistimewaan DIY: Anggaran Dana Keistimewaan DIY dalam Realisasi APBN 2013 sebesar Rp115,7 miliar. 6.2.2.4 Dana Desa Definisi: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan Ruang Lingkup: Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, dimana pendapatan desa salah satunya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10 % (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Pemerintah dalam mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN, memerlukan berbagai peraturan pelaksanaan yang harus dipenuhi. Peraturan pelaksanaan tersebut berupa Peraturan Pemerintah (PP), dimana sampai dengan Mei 2014 masih dalam proses penyelesaian. Sesuai dengan amanat Undang-Undang dimaksud, Peraturan DIREKTORAT P-APBN 272 TRANSFER KE DAERAH
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
SAMBUTAN Menteri Keuangan Republik
Page 6 and 7:
KATA PENGANTAR Edisi II buku Dasar-
Page 8 and 9:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
BAB I PENDAHULUAN
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Menteri Keuangan menyampaikan pokok
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
BAB III ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Jan-10 Mei-10 Sep-10 Jan-11 Mei-11
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 180 and 181:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
T r i l i u n Rp DASAR-DASAR PRAKTE
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Triliun Rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 200 and 201:
Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 256 and 257: Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 266 and 267: 517,3 412,8 504,7 624,6 707,8 771,7
Page 280 and 281: BAB VI TRANSFER KE DAERAH
Page 296 and 297: Miliar rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 304 and 305: Perjanjian pengakhiran master agree
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
LAMPIRAN
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
GALERI APBN
Page 380 and 381:
Pegawai Direktorat Penyusunan APBN,
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
show all

dasar penyusunan apbn

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?