dasar penyusunan apbn

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, pendapatan pertambangan umum dibagi ke daerah sesuai dengan proporsi tertentu. Pendapatan pertambangan umum terbagi dalam beberapa jenis yaitu pendapatan iuran tetap yang merupakan iuran yang dibayarkan oleh pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan. Selain itu, terdapat pendapatan royalti iuran yang dibayarkan oleh pemegang KP, KK, dan PKP2B atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan. Pendapatan Kehutanan Pendapatan kehutanan berasal dari pemanfatan hasil hutan berupa kayu maupun non kayu dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Pendapatan kehutanan meliputi: 1. Pendapatan dana reboisasi (DR), 2. Pendapatan provisi sumber daya hutan (PSDH), 3. Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), serta 4. Pendapatan penggunaan kawasan hutan. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, pendapatan kehutanan dibagi ke daerah sesuai dengan proporsi tertentu. Pendapatan Perikanan Pendapatan Perikanan adalah penerimaan yang berasal dari pungutan perikanan atas hak pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumber daya ikan yang harus dibayarkan kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan. Jenis Pendapatan perikanan terdiri dari: Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP), Pungutan Hasil Perikanan (PHP), dan Pungutan Perikanan Asing (PPA). Pendapatan Panas Bumi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses DIREKTORAT P-APBN 119 PENDAPATAN NEGARA
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA penambangan. Pendapatan panas bumi merupakan penerimaan negara dari kegiatan usaha di bidang panas bumi yang berasal dari setoran bagian Pemerintah setelah dikurangi dengan kewajiban pembayaran pajak-pajak (PPh Badan, PPN, PBB). Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Pendapatan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN bersumber dari bagian pemerintah atas laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh BUMN dan perseroan terbatas lainnya. Laba yang disetor ke APBN tahun berjalan (sering disebut sebagai dividen BUMN) adalah laba BUMN tahun lalu setelah hasil RUPS. Badan Usaha Milik Negara/ BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara (lebih dari 51%). Selain itu, pendapatan bagian Pemerintah atas laba BUMN sudah termasuk penerimaan dividen dari Perseroan terbatas dengan kepemilikan saham Pemerintah minoritas seperti PT Freeport dan PT Sucofindo. PNBP Lainnya PNBP Lainnya merupakan penerimaan kementerian negara/lembaga atas kegiatan layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta penerimaan lainnya di luar penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, maupun pendapatan BLU. PNPB lainnya merupakan penerimaan Pemerintah yang sebagian langsung dialokasikan kepada kementerian lembaga (K/L) pemungut PNPBnya (ear mark). Alokasi tersebut disebut Pagu Penggunaan PNBP, yang besarnya antara 60% - 80%, dari PNBP yang dipungut oleh K/L tersebut. Besaran Pagu Penggunaan PNBP tersebut bervariasi tergantung dari satker pemungut PNBP. Klasifikasi PNBP Lainnya 1. Pendapatan penjualan dan sewa ‣ Pendapatan penjualan adalah pendapatan yang berasal dari aktifitas penjualan aset milik negara (bangunan dan kendaraan), hasil alam (pertanian, pertambangan, dan perikanan), penjualan lainnya yang merupakan hak dan milik negara (dokumen lelang, hasil sitaan, informasi, penerbitan, film, survei, dan lainlain) , serta penjualan dari kegiatan hulu migas (Domestic Market Obligation). ‣ Pendapatan sewa adalah semua pendapatan yang berasal dari aktifitas penyewaan yang dilakukan oleh K/L dan Non K/L seperti sewa rumah dinas, gedung, gudang, tanah, serta benda-benda bergerak dan tak bergerak lainnya. DIREKTORAT P-APBN 120 PENDAPATAN NEGARA
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
SAMBUTAN Menteri Keuangan Republik
Page 6 and 7:
KATA PENGANTAR Edisi II buku Dasar-
Page 8 and 9:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
BAB I PENDAHULUAN
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Menteri Keuangan menyampaikan pokok
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 94 and 95: BAB III ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
Page 100 and 101: Jan-10 Mei-10 Sep-10 Jan-11 Mei-11
Page 112 and 113: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 150 and 151: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 178 and 179: Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 180 and 181: Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 192 and 193:
T r i l i u n Rp DASAR-DASAR PRAKTE
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Triliun Rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 200 and 201:
Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
517,3 412,8 504,7 624,6 707,8 771,7
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
BAB VI TRANSFER KE DAERAH
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Miliar rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Perjanjian pengakhiran master agree
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
LAMPIRAN
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
GALERI APBN
Page 380 and 381:
Pegawai Direktorat Penyusunan APBN,
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
show all

dasar penyusunan apbn

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?