dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, mulai tanggal 1 Januari 2011, pengelolaan BPHTB
dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, mulai
tanggal 1 Januari 2014, pengelolaan PBB Pedesaan dan Perkotaan dialihkan dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu penerimaan
BPHTB tidak lagi dianggarkan dalam APBN 2011 dan penerimaan PBB Pedesaan dan
Perkotaan juga tidak lagi dianggarkan dalam APBN 2014.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undangundang
Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Pasal 66A , pendapatan negara dari
cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagihasilkan kepada provinsi penghasil
cukai hasil tembakau sebesar 2 persen.
PENERIMAAN PERPAJAKAN
DANA BAGI HASIL PERPAJAKAN
1. Penerimaan Pajak Penghasilan
a. PPh Migas
b. PPh Non-migas
al: - PPh Pasal 21 1. PPh Pasal 21
20%
- PPh Pasal 25/29 OP 2. PPh Pasal 25/29 OP
2. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
3. Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan 3. Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan
a. Pedesaan a. Pedesaan
b. Perkotaan b. Perkotaan
Berdasarkan
c. Perkebunan c. Perkebunan
Proporsi
d. Perhutanan d. Perhutanan
tertentu
e. Pertambangan e. Pertambangan
f. Migas f. Migas
4. Penerimaan Cukai
a.l Cukai Hasil Tembakau 4. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau
5. Penerimaan Pajak Lainnya
6. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional
2%
Gambar 4.1 Dana Bagi Hasil Perpajakan
Bagi hasil migas berdasarkan
proporsi tertentu
4.4.1.8 Perkembangan Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan dominan dalam APBN,
terutama setelah reformasi perpajakan tahun 1983 penerimaan perpajakan telah
80%
memberikan kontribusi yang sangat signifikan bahkan melampaui penerimaan migas.
Dengan rasio pajak terhadap PDB diatas 10 80% persen dan cenderung meningkat (Grafik
80%
40%
DIREKTORAT P-APBN
112
PENDAPATAN NEGARA