dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Tabel 4.9.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2007-2014 (miliar rupiah)
Jenis PNBP
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP 2014 APBN
Penerimaan Negara Bukan Pajak 215.119,7 320.604,6 227.174,5 268.941,9 331.471,8 351.804,7 349.156,7 385.391,7
1. Penerimaan SDA 132.892,6 224.463,0 138.959,2 168.825,4 213.823,3 225.844,0 203.730,0 225.954,7
a. MIGAS 124.783,7 211.617,0 125.752,0 152.733,2 193.490,6 205.823,5 180.610,4 196.508,3
Minyak Bumi 93.604,5 169.022,2 90.056,0 111.814,9 141.303,5 144.717,1 129.339,2 142.943,1
Gas Bumi 31.179,2 42.594,7 35.696,0 40.918,3 52.187,1 61.106,4 51.271,2 53.565,2
b. NON-MIGAS 8.108,9 12.846,0 13.207,3 16.092,2 20.332,8 20.020,5 23.119,6 29.446,4
Pertambangan Umum 5.877,9 9.511,3 10.369,4 12.646,8 16.369,8 15.877,4 18.099,0 23.599,7
Kehutanan 2.114,8 2.315,5 2.345,4 3.009,7 3.216,5 3.188,3 4.254,0 5.017,0
Perikanan 116,3 77,8 92,0 92,0 183,8 215,8 250,0 250,0
Panas Bumi - 941,4 400,4 343,8 562,7 739,0 516,7 579,7
2. Laba BUMN 23.222,5 29.088,4 26.049,6 30.096,9 28.184,0 30.798,0 36.456,5 40.000,0
3. PNBP Lainnya 56.873,4 63.319,0 53.796,1 59.428,6 69.360,5 73.458,5 85.471,5 94.087,6
4. BLU 2.131,2 3.734,3 8.369,5 10.590,8 20.104,0 21.704,3 23.498,7 25.349,4
4.4.3 Penerimaan Hibah
Penerimaan hibah adalah pendapatan Pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa
dari pemerintah negara sahabat, organisasi internasional, perusahaan negara/daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
serta tidak secara terus-menerus. Pos penerimaan hibah baru mulai ada dalam APBN
sejak APBN menggunakan struktur baru yaitu tahun 2000. Realisasinya penerimaannya
sendiri baru mulai ada pada tahun 2001. Pada awalnya penerimaan hibah hanya dicatat
realisasinya tetapi tidak dianggarkan dalam APBN. Akan tetapi, sehubungan dengan
adanya beberapa program Pemerintah yang dibiayai melalui hibah, penerimaan hibah
mulai dianggarkan pertama kali dalam APBNP 2002.
Landasan hukum penerimaan hibah adalah:
1. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman
Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
2. Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan
atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian.
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan nasional Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara
DIREKTORAT P-APBN
123
PENDAPATAN NEGARA