dasar penyusunan apbn

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Pinjaman/utang luar negeri yang pada struktur periode pertama menjadi bagian dari pos penerimaan negara dalam APBN mengalami perubahan pos pada struktur periode kedua menjadi pos pembiayaan. Pos pembiayaan dalam APBN digunakan untuk membiayai pembangunan apabila pendapatan negara dan hibah belum dapat memenuhi kebutuhan belanja negara. Apabila dilihat dari proporsi penerimaan negara, maka penerimaan migas merupakan primadona pada awal periode pertama (1969/1970 s.d 1985/1986). Hal ini dikarenakan booming minyak yang terjadi pada dekade 1970an di mana harga minyak dunia terus meningkat sampai awal dekade 1980an. Tetapi keadaan mulai berbalik, di mana harga minyak dunia cenderung menurun. Sebelum terjadi penurunan harga minyak dunia tersebut, Pemerintah telah menyadari bahwa penerimaan migas tidak seharusnya dijadikan sumber penerimaan utama karena sifatnya yang fluktuatif dan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, pada tahun 1983 Pemerintah melakukan serangkaian reformasi perpajakan dengan membuat peraturan perundangan perpajakan baru yang mengatur mengenai pajak penghasilan (UU Nomor 7/1983), pajak pertambahan nilai (UU Nomor 8/1983) dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 6/1983). Reformasi perpajakan tersebut juga melakukan perubahan mendasar pada sistem pemungutan pajak yang sebelumnya “official assessment” menjadi “self assessment”. Langkah ini berhasil meningkatkan penerimaan perpajakan, sehingga mulai tahun 1986/1987 penerimaan perpajakan telah menggantikan posisi penerimaan migas sebagai primadona dalam penerimaan negara. 4.4 Jenis-jenis Pendapatan Negara Sesuai amanat dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Berdasarkan struktur pendapatan negara yang baru maka penerimaan perpajakan terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainya serta pajak perdagangan internasional yang terdiri dari bea masuk dan bea keluar. Sedangkan PNBP terdiri dari penerimaan SDA (migas dan nonmigas), bagian Pemerintah atas laba BUMN, PNBP lainnya serta DIREKTORAT P-APBN 93 PENDAPATAN NEGARA
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA penerimaan BLU. Penerimaan perpajakan dan PNBP juga diklasifikasikan sebagai penerimaan dalam negeri. Tabel 4.3. Unit Kerja Pemungut Pendapatan Negara Unit Kerja Jenis Penerimaan 1. Kementerian Keuangan: a. Direktorat Jenderal Pajak b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral PPh*), PPN & PPnBM, PBB, Pajak Lainnya Cukai, Bea Masuk, Bea Keluar Penerimaan Hibah 3. Kementerian Kehutanan SDA Kehutanan 4. Kementerian Kelautan Perikanan SDA Perikanan SDA Migas, DMO, Pertambangan, Panas Bumi 5. Kementerian Negara BUMN Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 6. PNBP Lainnya Seluruh K/L yang memungut PNBP 7. Badan Layanan Umum Seluruh K/L yang membawahi Satker BLU *) Khusus PPh Migas pengadministrasiannya berada di Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. 4.4.1 Penerimaan Perpajakan Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah : Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian DIREKTORAT P-APBN 94 PENDAPATAN NEGARA
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
SAMBUTAN Menteri Keuangan Republik
Page 6 and 7:
KATA PENGANTAR Edisi II buku Dasar-
Page 8 and 9:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
BAB I PENDAHULUAN
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Menteri Keuangan menyampaikan pokok
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 94 and 95: BAB III ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
Page 100 and 101: Jan-10 Mei-10 Sep-10 Jan-11 Mei-11
Page 112 and 113: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 150 and 151: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
T r i l i u n Rp DASAR-DASAR PRAKTE
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Triliun Rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 200 and 201:
Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
517,3 412,8 504,7 624,6 707,8 771,7
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
BAB VI TRANSFER KE DAERAH
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Miliar rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Perjanjian pengakhiran master agree
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
LAMPIRAN
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
GALERI APBN
Page 380 and 381:
Pegawai Direktorat Penyusunan APBN,
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
show all

dasar penyusunan apbn

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?