dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
masuk sebagai pelindung industri dalam negeri juga akan hilang, dan hal ini merupakan
tantangan bagi Pengusaha/produsen Indonesia untuk dapat meningkatkan kemampuan
dalam menjalankan bisnis guna dapat memenangkan kompetisi dengan berbagai produk
yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya baik dalam memanfaatkan peluang
pasar dalam negeri maupun pasar negara anggota ASEAN lainnya.
Bea Keluar
Bea keluar berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas UU
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah pungutan negara yang dikenakan
terhadap barang ekspor.
Tujuan pengenaan Bea Keluar terhadap barang ekspor adalah: (i) Menjamin
terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; (ii) Melindungi kelestarian sumber daya alam; (iii)
Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dan komoditi ekspor tertentu
dipasaran internasional; dan (iv) Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam
negeri. Barang Ekspor yang dikenakan bea keluar adalah rotan, kulit, kayu, kelapa sawit,
kakao serta CPO dan produk turunannya. Selain itu bea keluar juga merupakan
instrument kebijakan Pemerintah yang sangat ampuh dalam rangka mendukung hilirisasi
industry seperti halnya yang dilakukan terhadap produk kakao dan CPO serta
turunannya. Tabel berikut menyajikan tarif bea keluar yang berlaku di Indonesia.
4.4.1.6 Pajak di Daerah
Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah
menerima sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana tersebut disebut dengan dana bagi
hasil.
Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang
bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan
(PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam negeri dan PPh Pasal
21, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
DIREKTORAT P-APBN
111
PENDAPATAN NEGARA