dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
BPP
TTL
m
V
: biaya pokok penyediaan (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing gol
tarif
: Tarif tenaga listrik
: margin
: volume penjualan tenaga listrik (kWh) untuk setiap gol tarif
Stakeholder yang terkait dengan subsidi listrik:
a. Direktorat Jenderal Kelistrikan, Kementerian ESDM
b. PT PLN.
c. Kementerian Keuangan: Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Anggaran
5.7.5.3 Subsidi Pangan
Subsidi pangan adalah subsidi yang diberikan dalam bentuk penyediaan beras murah untuk
masyarakat miskin (Raskin) melalui program operasi pasar khusus (OPK) beras. Subsidi
pangan bertujuan untuk menjamin distribusi dan ketersediaan beras dengan harga yang
terjangkau oleh masyarakat miskin. Subsidi ini disalurkan melalui Perum Bulog.
Besaran alokasi anggaran subsidi pangan dipengaruhi oleh:
a. Durasi;
b. harga pokok pembelian beras Bulog (HPB);
c. jumlah keluarga miskin yang menjadi sasaran subsidi;
d. alokasi kuantum beras per kepala keluarga; dan
e. Harga jual beras Raskin.
Melalui subsidi pangan ini, setiap Kepala Keluarga miskin yang menjadi target subsidi akan
menerima beras per bulan selama beberapa bulan, dengan harga yang ditetapkan lebih
murah dibandingkan harga pasar. Data rumah tangga sasaran (RTS) ditentukan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS).
Di sisi lain, subsidi pangan juga menjamin penyerapan beras petani oleh Perum Bulog.
Dalam upaya menjaga harga dasar gabah di tingkat petani tetap stabil maka Perum Bulog
diwajibkan membeli beras petani dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
(HPP). Perum Bulog akan menyerap sebagian hasil panen di dalam negeri dan digunakan
untuk penyaluran beras Raskin. Dengan demikian Perum Bulog mempunyai 2 (dua) peran
sekaligus, di satu sisi menjaga harga dasar gabah di tingkat petani dan di sisi lain
menyalurkan beras dengan harga murah kepada masyarakat miskin.
DIREKTORAT P-APBN
178
BELANJA PEMERINTAH PUSAT