dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
perubahan, karena perubahan PTKP disesuaikan setiap beberapa tahun sekali di mana
perubahan tersebut cukup dengan menggunakan keputusan Menteri Keuangan, tanpa
harus melakukan revisi UU PPh. Perkembangan tarif PPh dan PTKP dapat dilihat dalam
tabel berikut disertai dengan ilustrasi perhitungan pajak penghasilan untuk orang pribadi.
Tarif 4.5
Perkembangan Tarif PPh dan PTKP
Tarif Pajak
UU No. 8 tahun 1983 UU No. 10 tahun 1994 UU No. 17 tahun 2000 UU No. 36 Tahun 2008
Lapisan Tarif (Rp) Tarif Lapisan Tarif (Rp) Tarif Lapisan Tarif (Rp) Tarif Lapisan Tarif (Rp) Tarif
- PPh OP 0 - 10 juta 15% 0 - 25 juta 10% 0 - 25 juta 5% 0 - 50 juta 5%
10 - 50 juta 25% 25 - 50 juta 15% 25 - 50 juta 10% 50 - 250 juta 15%
> 50 juta 35% > 50 juta 30% 50 -100 juta 15% 250 - 500 juta 25%
100 - 200 juta 25% > 500 juta 30%
> 200 juta 35%
- PPh Badan 0 - 10 juta 15% 0 - 25 juta 10% 0 - 50 juta 10% Tarif Tunggal
10 - 50 juta 25% 25 - 50 juta 15% 50 - 100 juta 15% 2009 28%
> 50 juta 35% > 50 juta 30% > 100 juta 30% 2010 25%
PTKP
UU No. 8
Tahun 1983
UU No. 10
Tahun 1994
UU No. 17
Tahun 2000
KMK No.
564/KMK.03/2004
KMK No.
137/KMK.05/2005
UU No . 36
Tahun 2008
PMK No
162/PMK.011/
2012
- PTKP Sendiri 960.000 1.728.000 2.880.000 12.000.000 13.200.000 15.840.000 24.300.000
- Istri/Suami 480.000 864.000 1.440.000 1.200.000 1.200.000 1.320.000 2.025.000
- Tanggungan, Max 3 orang 480.000 864.000 1.440.000 1.200.000 1.200.000 1.320.000 2.025.000
Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 adalah:
1. Pajak yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena:
a. Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau;
b. Perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau;
c. Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau;
d. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau;
e. Impor BKP
Disebut juga PPN Masukan.
2. Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan :
a. Penyerahan BKP
b. Penyerahan JKP
DIREKTORAT P-APBN
105
PENDAPATAN NEGARA