dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
1. Anggaran Infrastruktur, dihitung melalui anggaran yang dialokasikan terkait dengan bidang
infrastruktur dan/atau mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sebagai
berikut:
a. Anggaran belanja Pemerintah Pusat:
i. Anggaran total beberapa KL yang fungsi utamanya terkait dengan bidang
infrastruktur dan/atau mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sebagai
contoh, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan
(terkait dengan infrastruktur jalan dan transportasi), serta anggaran Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (terkait dengan infrastruktur di bidang energi).
ii. Anggaran non K/L, melalui alokasi untuk pengembangan kawasan Bintan dan
Karimun, alokasi untuk Viability Gap Fund (VGF), serta risiko kenaikan harga tanah
pada pos belanja lain-lain.
b. Transfer ke daerah, melalui dana alokasi khusus untuk bidang-bidang yang terkait
dengan infrastruktur.
c. Pembiayaan anggaran, berupa investasi pemerintah untuk infrastruktur, dana bergulir
pengadaan tanah, dan penyertaan modal negara baik untuk PT Sarana Multi
Infrastruktur (PT SMI) maupun PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
ANGGARAN INFRASTRUKTUR , 2008 - 2014
(miliar rupiah)
Uraian
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Real Real Real Real Real APBNP APBN
2. Non K/L (Miliar Rupiah) 10.633,9 14.017,6 26.135,2 23.006,6 22.837,1 30.728,9 34.010,1
1 Risiko Kenaikan Harga Tanah (land capping) 264,9 400,8 352,8 406,1 310,1 500,0 300,0
2 Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang - - 398,9 392,2 - - -
3 Pengembangan Otorita Batam - - 140,0 140,0 - - -
4 Pengembangan kawasan Bintan dan Karimun - - - - 27,5 60,0 66,0
5 Unit Perc Pemb Prov Papua & Papua Barat - - - - - 1.000,0 -
6 Pemetaan & Pemb Shelter Daerah Rawan Bencana - - - - - 1.000,0 -
7 Penyelesaian pemb Perumahan Warga Baru NTT - - - - - 931,8 -
8 Penugasan PT SMI untuk Penyiapan Proyek KPS - - - - - 211,7 -
9 Cadangan VGF - - - - - 341,3 1.117,3
10 Program Percepatan pembangunan Madura - - - - - 760,7 -
11 Subsidi PPH atas Komoditas Panas Bumi - - - - 815,4 770,6 1.000,0
12 Belanja Hibah - - - - - 2.346,5 3.542,7
13 Kredit Program KPRSH & Rusunami 800,0 774,8 416,0 611,8 - - -
14 Dana Alokasi Khusus 6.550,5 7.192,2 4.493,1 6.051,0 6.285,1 10.869,9 12.361,2
15 Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur 330,0 2.070,0 1.400,0 1.400,0 1.000,0 1.000,0 2.500,0
16 Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur - 500,0 3.610,5 4.571,6 6.008,9 3.709,3 3.000,0
- Pusat Investasi Pemerintah - 500,0 927,5 1.000,0 1.299,6 1.000,0 -
- Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan - - 2.683,0 3.571,6 4.709,3 2.709,3 3.000,0
17 Dana Kontijensi PLN - - - - - 611,2 977,5
18 Dana Kontijensi PDAM - - - - - 35,0 2,1
19 Pinjaman pada PT PLN - - 7.500,0 - - - -
20 Dana Bergulir Pengadaan Tanah - - 2.300,0 3.850,0 900,0 - -
21 Penyertaan Modal Negara 1.000,0 1.500,0 3.800,0 3.500,0 5.000,0 4.000,0 3.000,0
- PMN untuk PT SMI 1.000,0 - 1.000,0 - 2.000,0 - -
- PMN untuk PT PII - 1.000,0 1.000,0 1.500,0 1.000,0 - -
- PMN untuk PT Hutama Karya - - - - - 2.000,0 -
- PMN Askrindo Jamkrindo (KUR) - 500,0 1.800,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0
-
PMN untuk Lembaga Penjaminan Ekspor
Indonesia - - - - - - 1.000,0
22 Cadangan Pembiayaan - - - - - - 5.100,0
23
Dana Kontinjensi untuk Proyek Pembangkit Listrik
Jawa Tengah
- - - - - 59,8 43,3
24 LPDB KUKM - 290,0 350,0 250,0 557,7 1.000,0 1.000,0
Total
67.543,2 76.305,5 86.049,5 114.199,7 145.452,0 184.294,8 206.645,3
DIREKTORAT P-APBN
APPENDIKS