dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
keuangan dalam negeri; (b) lembaga non-keuangan dalam negeri; (c) pemerintah
daerah; (d) perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah
Republik Indonesia; (e) lembaga lainnya; dan (f) perorangan. Sedangkan untuk hibah
yang sumbernya berasal dari luar negeri,
merupakan hibah yang diterima dari (a)
negara asing; (b) lembaga di bawah PBB; (c) lembaga multilateral; (d) lembaga
keuangan asing; (e) lembaga non-keuangan asing; (f) lembaga keuangan nasional yang
berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Republik Indonesia; dan (g)
perorangan.
Realisasi penerimaan hibah berbeda jauh dengan yang dianggarkan dalam
APBN/APBNP . Hal ini karena penerimaan hibah yang dicatat dalam APBN/APBNP
merupakan penerimaan hibah yang terencana, dalam bentuk uang yang disetorkan ke
Rekening Kas Umum Negara (RKUN), untuk membiayai suatu kegiatan/program/proyek
dimana pencairan dana hibah tersebut dilakukan melalui KPPN. Penerimaan hibah
dapat langsung diterima tanpa harus melalui proses revisi DIPA, sesuai dengan
mekanisme yang diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 2011, sehingga dapat terjadi
perbedaan yang sangat jauh antara penerimaan hibah yang dianggarkan dengan
realisasinya.
Tabel berikut adalah perkembangan penerimaan dalam 10 tahun terakhir.
Tabel 4.10
Perkembangan Hibah, 2007-2014 (miliar rupiah)
Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* APBN 2014
Hibah 1.697,7 2.304,0 1.666,6 3.023,0 4.801,7 5.786,8 1.424,6 1.360,1
* Realisasi Sementara
DIREKTORAT P-APBN
125
PENDAPATAN NEGARA