dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
keuangan yang telah diperiksa BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.
Penjelasan selanjutnya pada bab ini difokuskan pada tahapan 1 dan 2 siklus APBN,
karena keduanya merupakan bagian hulu dalam permasalahan pengelolaan anggaran
negara. Rincian kegiatan pada kedua tahapan dijelaskan dalam Undang-Undang nomor
17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang nomor 27 tahun 2009
tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun
2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun
2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
2.2 PERENCANAAN
Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan nasional berikut.
Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), yaitu dokumen
perencanaan yang menjabarkan lebih lanjut dari tujuan pemerintahan negara Indonesia
(pembukaan UUD 1945). RPJP berisi visi, misi, dan arah pembangunan nasional.
Dokumen perencanaan ini mempunyai rentang waktu 20 (dua puluh) tahun. Saat ini,
RPJP yang berlaku adalah RPJP 2005-2025.
Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM), yaitu dokumen
perencanaan yang menjabarkan visi, misi, dan program presiden untuk periode 5 (lima)
tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional. Wujud RPJM berupa
peraturan presiden sebagai bentuk legalnya. RPJM berisi strategi pembangunan
nasional, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, dan program kementerian, lintas
kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam
kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dokumen ini juga memuat prioritas
pembangunan dan gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
Ketiga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yaitu dokumen perencanaan yang
menjabarkan RPJM. RKP berisi prioritas pembangunan nasional, rencana kerangka
ekonomi makro, arah kebijakan fiskal, program kementerian, lintas kementerian,
kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam kerangka regulasi
dan kerangka anggaran. Dokumen perencanaan ini ditetapkan setiap tahun dalam
bentuk peraturan presiden, paling lambat pada pertengahan Mei (APBN t-1).
DIREKTORAT P-APBN 42 SIKLUS APBN