dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Pajak Penghasilan
Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, PPh adalah pajak yang
dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dalam satu tahun pajak. Jenis-jenis pajak penghasilan (PPh) dalam APBN :
1. PPh Migas
Merupakan PPh yang dipungut dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap atas
penghasilan dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas alam.
2. PPh Non Migas
Merupakan PPh yang dipungut dari Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk
Usaha Tetap dalam negeri atau luar negeri atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam tahun pajak selain penghasilan atas pelaksanaan kegiatan hulu
migas. Diantara seluruh komponen PPh nonmigas, PPh pasal 25/29 yang terdiri dari
PPh Badan dan Orang Pribadi memiliki kontribusi terbesar dari total PPh nonmigas.
PPh Badan berkontribusi lebih dari 30 persen dari total penerimaan PPh, diikuti
dengan PPh orang pribadi dengan kontribusi rata-rata 15 persen.
Selanjutnya, selain di pungut berdasarkan subjek pajaknya (orang pribadi atau badan),
PPh juga dibedakan berdasarkan sifat pungutnya yaitu final dan tidak final. Final dalam
hal ini adalah bahwa PPh yang sudah dibayar/dipungut/dipotong sudah tidak lagi
diperhitungkan dengan PPh terutang lainnya. Sedangkan tidak final, adalah kebalikan
dari PPh final. Munculnya PPh yang bersifat final terutama bertujuan untuk memberi
dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat,
kesederhanaan dalam pemungutan pajak, mengurangi beban administrasi Wajib Pajak
maupun Direktorat Jenderal Pajak, pemerataan dalam pengenaan pajaknya, dan
mengikuti perkembangan ekonomi dan moneter.
Selain PPh pasal 25/29, terdapat beberapa jenis pajak yang diatur dalam UU PPh sesuai
dengan sifat dan tarifnya masing-masing yang diatur oleh keputusan Menteri Keuangan.
Dalam perkembangannya, Undang-undang PPh telah mengalami beberapa kali
perubahan terutama terkait tarif PPh dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dalam 3
dasawarsa, tarif PPh telah mengalami 4 kali perubahan sejak reformasi perpajakan
pertama dalam UU Nomor 8 tahun 1983 Tentang PPh sampai dengan perubahan
terakhir dalam UU Nomor 36 tahun 2008. PTKP sendiri telah mengalami 7 (tujuh) kali
DIREKTORAT P-APBN
104
PENDAPATAN NEGARA