dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
12. PT Kereta Api Indonesia
13. PT Posindo
1.8 Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Keuangan Negara
Dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 diamanatkan bahwa rancangan undang-undang
anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD).
Terkait dengan hal tersebut dalam undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 69 ayat (1), DPR mempunyai fungsi:
a. legislasi;
b. anggaran; dan
c. pengawasan.
Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan
membentuk undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan
memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan persetujuan terhadap
rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Sedangkan fungsi
pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan
APBN.
Untuk hal-hal yang berkaitan dengan APBN DPR mempunyai tugas dan wewenang antara
lain:
a. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
b. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan
memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan
oleh Presiden;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN;
d. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD
terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
DIREKTORAT P-APBN 25 PENDAHULUAN