dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dan keluaran tersebut;
c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework),
yaitu perencanaan penganggaran yang memperhitungkan kebutuhan anggaran dengan
perspektif lebih dari satu tahun
Dengan demikian, sistem penganggaran yang dilaksanakan diharapkan dapat menjamin:
(1) Tersedianya pendanaan bagi program-program pemerintah secara berkesinambungan
(sustainable) yang dialokasikan berdasarkan jenis belanja secara efektif dan efisien, baik
yang bersifat komitmen maupun bersifat kebijakan yang sesuai dengan skala prioritas
(Rencana strategi/RKP) dengan target/sasaran yang jelas dan terukur;dan (2) Akuntabilitas
dalam mencapai target dan sasaran program serta dalam menggunakan sumber daya,
yang tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akuntabel.
Sementara itu, dalam bidang pelaksanaan anggaran, perubahan dilakukan melalui
pembagian kewenangan yang lebih jelas dalam pengelolaan keuangan antara menteri
teknis dan Menteri Keuangan. Pembagian kewenangan yang baru ini memberikan jaminan
(1) terlaksananya mekanisme saling uji (check and balance) dalam pelaksanaan
pengeluaran negara; dan (2) kejelasan akuntabilitas Menteri Keuangan sebagai Bendahara
Umum Negara dan menteri teknis sebagai Pengguna Anggaran. Pembagian kewenangan
ini memberikan pula fleksibilitas kepada menteri teknis, sebagai Pengguna Anggaran, untuk
mengatur penggunaan dana anggaran kementeriannya secara efisien dan efektif dalam
rangka optimalisasi kinerja kementeriannya untuk menghasilkan output yang telah
ditetapkan.
Selanjutnya, di bidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Pemerintah akan
menyajikan laporan yang lebih lengkap dan akurat dalam waktu yang relatif singkat.
Laporan keuangan tersebut meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus
Kas, yang disusun dan disajikan berdasarkan akuntansi pemerintah. Sehubungan dengan
itu, Pemerintah telah menyiapkan standar akuntansi pemerintahan dengan mengacu
kepada international public sector accounting standard (IPSAS). Selain itu, untuk menjamin
pengelolaan keuangan negara secara transparan dan bertanggung jawab, berdasarkan UU
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa
DIREKTORAT P-APBN
136
BELANJA PEMERINTAH PUSAT