dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
5.7.5.6 Subsidi/Bantuan PSO
Sementara itu, dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan
layanan publik. Pemerintah dapat menggunakan BUMN dalam rangka menyediakan barang
dan jasa kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN
untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan umum dengan tetap memperhatikan maksud
dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial
tidak fisibel, pemerintah diwajibkan untuk memberikan kompensasi finansial kepada BUMN-
BUMN yang diberikan tugas untuk menjalankan pelayanan umum (public service obligation,
PSO), seperti PT Kereta Api (Persero) untuk tugas layanan jasa angkutan kereta api kelas
ekonomi, PT Pos Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa pos pada kantor cabang
luar kota, namum sejak tahun 2013 PSO PT Pos Indonesia direalokasi ke belanja lain-lain,
dan daerah terpencil, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa
angkutan laut kelas ekonomi.
Perhitungan subsidi/bantuan PSO:
a. PSO PT Pelni
PSO = PMS x (BP – T) + P
Keterangan:
1. Passenger Mile Sold (PMS) dihitung dengan rumus: PMS=PMP x load factor, yang
dapat dihitung berdasarkan rumus:
PMS= PMP x load factor
PMP (passanger mile product) merupakan jumlah penumpang kelas ekonomi yang
diangkut dalam setahun sesuai kapasitas angkut dan dihitung berdasarkan jumlah
jarak x kapasitas angkut x voyage setahun;
Load factor merupakan jumlah penumpang kelas ekonomi yang diangkut kapal
penumpang PT PELNI
2. BP = Biaya Pokok
3. T = Tarif
4. P = Kebijakan Pemerintah
DIREKTORAT P-APBN
183
BELANJA PEMERINTAH PUSAT