dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
5. Panitia kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya setelah
jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
6. Tindak lanjut hasil kerja panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang
membentuknya.
Panitia kerja yang terkait dengan pembahasan undang-undang APBN adalah:
- Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan
- Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat
- Panja Kebijakan Transfer ke Daerah
- Tim Perumus Draft RUU tentang APBN
Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan
Keanggotaan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan
dari unsur pemerintah adalah dari Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Kementerian BUMN, dan Bappenas. Pada saat melaksanakan
pembahasan, Panja bisa mengundang pihak lain yang diperlukan misalnya Pertamina, PLN,
Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga lain yang terkait.
Tugas Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan:
1. Membahas dan menetapkan asumsi dasar ekonomi makro, sebagai dasar perhitungan
berbagai besaran APBN, berdasarkan masukan dari komisi terkait (pertumbuhan
ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga dari Komisi XI; serta lifting minyak dan
harga minyak mentah Indonesia dari Komisi VII).
2. Membahas dan menetapkan pendapatan negara (penerimaan perpajakan dan
penerimaan negara bukan pajak/PNBP).
3. Membahas dan menetapkan besaran subsidi energi (subsidi BBM dan subsidi Listrik)
berdasarkan parameter, asumsi, dan langkah-langkah kebijakan (policy measures)
yang ditetapkan oleh Komisi terkait (komisi VII).
4. Membahas dan menetapkan defisit dan pembiayaan anggaran, baik penerimaan
pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, yang meliputi pembiayaan utang
maupun pembiayaan non-utang.
5. Membahas dan menetapkan postur (sementara) APBN, sebagai hasil rekapitulasi dari
pembahasan dan kesepakatan tentang pendapatan negara (butir 2), belanja subsidi
energi (butir 3), belanja yang bersumber dari penggunaan PNBP dan transfer ke daerah
DIREKTORAT P-APBN 31 PENDAHULUAN