dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
MP t = MPK t-1 x (1+KG) x (P)
Asuransi Kesehatan = IWP + subsidi
katastrofi
• IWP = Askes PNS + Jamkesmen +
Jamkestama + Veteran Non-Tuvet
• Askes PNS = IA t = IA t-1 x
(1+KG) x (1+y)
• Program Jamkesmen = PJN = P
x UC x Period
• Program Jamkestama = PJA =
P x UC x Period
• Program Pemeliharaan
Kesehatan Veteran (non tuvet) =
Iuran Vet = Ij x Vet x Period
KG : Kebijakan kenaikan
Pensiun Pokok
P : Jumlah Peserta
IA : iuran askes
KG : kebijakan kenaikan gaji
y : indeks perkembangan
alamiah (kenaikan gaji berkala
& jumlah anggota keluarga)
UC : unit cost
Ij : iuran per jiwa
Vet : jumlah veteran
H. Inf : health inflation
CP : proyeksi jumlah kasus
• Subsidi katastrofi = SKt = (Uct-1 x
(1+H.Inf )) x CP x (50%)
2.4 PENGANGGARAN
Kegiatan perencanaan dan penganggaran pada dasarnya merupakan kegiatan yang
saling mempengaruhi dan berinteraksi secara terus-menerus untuk menghasilkan APBN
yang memenuhi harapan semua pihak. Meskipun secara kelembagaan dua fungsi
(perencanaan dan penganggaran) dilaksanakan oleh kementerian yang berbeda (fungsi
perencanaan dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan/Bappenas dan fungsi
penganggaran dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan) tetapi keduanya terikat erat
dalam satu tujuan, menghasilkan APBN yang dapat dipercaya dan memenuhi harapan
semua pihak.
Proses penganggaran tahunan akan menghasilkan APBN, termasuk Undang-Undang
APBN-nya. Dalam proses ini ada 2 (dua) kegiatan untuk menghasilkan APBN jika dilihat
dari sisi keterlibatan berbagai pihak. Pertama, kegiatan yang dilaksanakan internal
pemerintah untuk menghasilkan APBN usulan pemerintah (Rancangan APBN). Kedua,
kegiatan yang melibatkan pihak legislatif untuk menghasilkan APBN hasil kesepakatan
pemerintah dan DPR.
DIREKTORAT P-APBN 58 SIKLUS APBN