dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Dalam rangka penyusunan Rancangan APBN tersebut, Menteri Keuangan bersama
Menteri Perencanaan/Bappenas menyusun Pagu Indikatif (untuk belanja K/L) dengan
memperhatikan kapasitas fiskal dan pemenuhan prioritas pembangunan nasional. Pagu
indikatif tersebut dirinci menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan indikasi
pendanaan untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden.
Presiden
Arah Kebijakan
Prioritas
Pembangunan
Nasional
Bappenas
Kemkeu
1. Mengevaluasi pelaksanaan Program dan
Kegiatan yang sedang berjalan;
2. Mengkaji usulan Inisiatif Baru;
3. Penyesuaian baseline;
4. Memperhatikan kapasitas fiskal.
Pagu Indikatif
1. Unit Organisasi;
2. Program;
3. Kegiatan.
Dirinci
menurut
1 2 3
4
Catatan:
1. Angka prakiraan maju tahun sebelumnya;
2. Angka Dasar; yang disesuaikan
3. Inisiatif Baru Kesempatan ke-1;
4. Pagu Indikatif
Gambar 2.6 Proses dan Konsep Penyusunan Pagu Indikatif
Dilihat dari postur APBN yang telah disusun sebelumnya (dalam rangka penyusunan
Kapasitas Fiskal), substansi dan besaran angka dalam postur APBN secara garis besar
tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini karena pagu indikatif merupakan
turunan atau terjemahan dari kapasitas fiskal (alokasi anggaran belanja K/L) yang
berbentuk program/kegiatan per K/L. Namun demikian dimungkinkan ada perubahan
pada rincian belanja untuk masing-masing K/L karena telah mengakomodir adanya
inisiatif baru (lihat konsep pagu indikatif pada Gambar 2.6).
Penjelasan mengenai hal tersebut di atas mengacu Gambar 2.4 sebagai contoh kasus.
Kapasitas fiskal untuk belanja K/L pada RAPBN 2014 direncanakan sebesar Rp595
triliun yang terbagi sebagai angka dasar Rp566 triliun dan inisiatif baru Rp29 triliun.
Angka sebesar Rp595 triliun merupakan jumlah total untuk keseluruhan belanja K/L.
DIREKTORAT P-APBN 59 SIKLUS APBN