dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Pinjaman Program umumnya menerapkan kebijakan pasar bebas termasuk
perubahan internal (terutama privatisasi dan deregulasi) dan pengurangan hambatan
perdagangan.
b. Pinjaman Proyek
Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan
tertentu K/L, termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan (penerusan pinjaman) dan/atau
diterushibahkan kepada Pemda dan atau BUMN.
Penerusan Pinjaman/Subsidiary Loan Agreement (SLA)
Pinjaman luar negeri dapat diteruspinjamkan kepada Pemda dan BUMN. Fasilitas
pinjaman luar negeri kepada Pemda dan BUMN menggunakan mekanisme penerusan
pinjaman karena sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, bahwa Pemda dan
BUMN dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan
kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.
Prinsip pemberian penerusan pinjaman/SLA:
1. Didasarkan pada kelayakan ekonomi dan keuangan;
2. Menghasilkan penerimaan yang dapat menutupi pinjaman;
3. Mempertimbangkan kemampuan keuangan debitur.
Kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana SLA, adalah:
1. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum diluar kerangka penugasan
khusus;
2. Kegiatan investasi untuk meningkatkan pelayanan dan/atau meningkatkan
penerimaan;
3. Khusus Pemda, pinjaman jangka menengah digunakan untuk pelayanan publik yang
tidak menghasilkan penerimaan.
Pengguna SLA terbesar saat ini adalah PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN). SLA
pada PT PLN digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pengembangan
pembangkit listrik, pembangunan jaringan transmisi dan distribusi dalam rangka
memenuhi kebutuhan sarana kelistrikan. Salah satu proyek PT PLN yang dibiayai
dengan SLA adalah proyek Peusangan Hydroelectric Power Plant Constrction Project.
DIREKTORAT P-APBN
300
PEMBIAYAAN ANGGARAN