PNACU645

Bentuk-bentuk Perdagangan di Indonesia107Keterlibatan Pemerintah dalam Sektor SeksSeperti yang sudah diuraikan sekilas di atas, pemerintah (aparat setempat, polisi, dst.)memainkan peran yang signifikan dalam industri seks Indonesia. Di bawah DepartemenSosial, ada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang diserahkan tanggung jawab untukmemastikan kesejahteraan pekerja seks komersial 21 juga ‘masalah sosial’ lain seperti orangcacat, pelaku criminal dan pengemis (Sulistyaningsih, 2002: 41).Keterlibatan pemerintah dalam sektor seks amat menonjol dalam konteks program danpusat rehabilitasi. Dalam beberapa kasus, pusat rehabilitasi bertempat di lokasi yang terpisahdari daerah rumah bordil dan polisi biasanya membawa perempuan yang mereka tangkap didaerah rumah bordil ke sana agar bisa direhabilitasi (Hull et al., 1999: 36). Juga ada pusatrehabilitasi yang berada di dalam lokalisasi seperti di Kramat Tunggak, di mana paraperempuan ditawarkan kursus keterampilan (kursus menjahit, mengetik, memasak, dll.) sertapendidikan moral dan agama sementara mereka tetap menjalani profesi mereka sebagaipekerja seks. Pelatihan-pelatihan tersebut merupakan program pembentukan keterampilanuntuk memberikan modal bagi perempuan agar dapat keluar dari industri seks. Banyakperempuan juga menerima kredit mikro untuk membantu mereka mendirikan usaha kecilkecilansetelah meninggalkan industri seks.Seiring dengan pekerjaan pemerintah daerah tingkat provinsi, pemerintah setempat jugamenangani industri seks. Contohnya, mereka mengesahkan dan memberlakukan peraturandaerah (perda) yang sering dipakai untuk mengawasi perilaku pekerja seks (Sulistyaningsih,2002: 41; Hull et al., 1999: 29). Di antara berbagai tipe peraturan yang berdampak terhadap(dan mengawasi) pekerja seks adalah larangan bagi pekerja seks untuk mengganti germo,permintaan untuk memberitahu pihak berwenang setempat jika mereka mempunyai alamatbaru, larangan untuk menawarkan sendiri layanan seks kepada seseorang, peraturan migrasidan jam-jam kapan mereka diizinkan untuk keluar pada malam hari. Peraturan-peraturan initerutama ditujukan pada mereka yang bekerja di luar lokalisasi resmi (Sedyaningsih-Mamahit,1999: 1102).Selanjutnya, penting untuk dikemukakan bahwa korupsi dan keterlibatan pemerintah dalamindustri seks tampaknya sudah menjadi sesuatu yang normal di banyak provinsi. Misalnya,dalam kunjungan lapangan kami terlihat banyak aparat pemerintah lokal yang tidak hanya‘memantau’ rumah bordil tempat tersebut tetapi bahkan sebenarnya adalah pemilik tempatitu juga (Wawancara, 2002). Namun kenyataan ini tidak berarti semua pejabat pemerintahterlibat dalam atau mengeksploitasi industri seks. Dalam kunjungan lapangan, kami jugabertemu dengan pejabat yang sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan PSK. Kendati21Tanggung jawab atas sektor seks merupakan sebuah isu yang membingungkan. Sampai tahun 2000, menurut peraturandaerah, Direktorat Rehabilitasi Sosial untuk Pekerja Seks di bawah Departemen Sosial ditugasi untuk melakukan ‘rehabilitasi’bagi perempuan yang ‘tergaruk’. Pada tahun 2000, ada perubahan struktural di dalam pemerintahan yang berdampak langsungterhadap sektor seks. Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) didirikan, dan Departemen Sosial dibubarkan. Kemudianpada tahun yang sama, BKSN digabungkan dengan Departemen Kesehatan dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dibawah Departemen Kesehatan dan Sosial, dibentuk dan diserahi tanggung jawab atas kesejahteraan pekerja seks komersial.Pada tahun 2001, pemerintah sekali lagi memisahkan Departemen Kesehatan dari Departmen Sosial dengan direktorattersebut berada di bawah Departemen Sosial (Sulistyaningsih, 2002: 41).