PNACU645

Rencana Aksi Nasional255perekrutan dan transportasi. Definisi tersebut menunjukkan pemerintah Indonesia menerimanorma-norma internasional mengenai perdagangan manusia.Tujuan keseluruhan RAN adalah:• Untuk menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadapkorban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak.• Untuk merumuskan langkah-langkah baik yang bersifat preventif maupunmenghukum dalam upaya untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia,khususnya yang melibatkan perempuan dan anak.• Untuk mendorong pembentukan dan / atau penyempurnaan peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan tindakan perdagangan manusia, khususnya yangmelibatkan perempuan dan anak.Agar dapat memenuhi ketiga tujuan ini, RAN dibagi ke dalam lima tema, berdasarkan langkahlangkahpokok untuk menanggulangi perdagangan:• Legislasi dan Penegakan hukum: membuat norma-norma hukum danmemberdayakan penegak hukum dalam menghadapi pelaku perdagangan• Pencegahan semua bentuk perdagangan• Perlindungan dan Pendampingan Korban: memberikan rehabilitasi dan reintegrasisosial untuk korban perdagangan• Partisipasi Perempuan dan Anak (Pemberdayaan)• Membangun Kerja Sama dan Koordinasi (di Tingkat Nasional, Provinsi, Lokal,dan Internasional dan Regional: Bilateral dan Multilateral)Setiap tema berisikan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di tingkatnasional, provinsi, kabupaten dan lokal.Walaupun orang bisa saja berpendapat bahwa RAN tersebut hanya mempunyai ruang lingkupyang umum, sebagai cetak biru pertama dari peraturan sejenis untuk menangani perdaganganperempuan dan anak Indonesia, RAN menciptakan kerangka yang berguna dan memberikanpedoman untuk langkah dan tindakan utama yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesiadan masyarakat madani dalam menanggulangi perdagangan perempuan dan anak Indonesia.RAN secara efektif menjelaskan kesempatan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalammengatasi permasalahan perdagangan, menyadari bahwa sebelumnya tidak ada upayasignifikan yang diambil untuk menangani isu-isu ini. RAN juga memberikan garis besar bagiaksi-aksi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan para stakeholder. Sebagai contoh,RAN menguraikan bahwa langkah penting berikutnya dalam proses penanggulanganperdagangan di Indonesia adalah mengembangkan inisiatif di tingkat lokal / akar rumputdan legislasi di tingkat nasional untuk memajukan tingkat penegakan hukum dalammenanggapi kasus-kasus perdagangan.