PNACU645

236 Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesiakeimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana denganpidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.UU Hubungan Luar NegeriUU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri dapat digunakan sebagai instrumen untukmelindungi perempuan dan anak Indonesia yang diperdagangkan ke luar negeri.Pasal 19 menyatakan bahwa perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untukmemberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negaradan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundangundangannasional serta hukum dan kebiasaan internasional.Pasal 21 UU ini berbunyi: “Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahayanyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan,membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakanuntuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.”Berdasarkan UU ini, perwakilan Indonesia wajib memberikan perlindungan termasuk rumahsinggah (shelter) yang aman dan repatriasi, kepada warga negara Indonesia di luar negeri.Namun tidak ada sanksi yang dinyatakan dalam UU ini terhadap aparat bagian luar negeriyang secara sengaja atau tidak sengaja gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungiperempuan dan anak Indonesia di luar negeri.Undang-Undang dan Peraturan Lain yang TerkaitPencucian UangUU lain yang relevan dengan perdagangan adalah UU No. 15/2002 tentang pidana pencucianuang. UU ini menyebutkan bahwa kekayaan hasil praktik perdagangan dikategorikan sebagaiharta hasil tindak pidana dan dapat dihukum berdasarkan UU ini.UU ini merujuk pada hasil tindak pidana yang berjumlah Rp.500.000.000,00 atau lebih ataubernilai setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan: korupsi;penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran;perbankan; narkotika; psikotropika; perdagangan budak; perdagangan perempuan dan anak;perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; atau penipuan,yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia ketika kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidanamenurut hukum Indonesia.Pasal 3 ayat 1 UU ini mengancam setiap orang yang menempatkan, mentransfer,membelanjakan, menghibahkan, menitipkan atas namanya sendiri atau oranglain, menukarkan atau membawa uang tersebut ke luar negeri dengan pidanapencucian uang dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun