PNACU645

Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perdagangan163tahun 1984 di Manggarai, Jakarta, bahwa 30% perempuan bekerja sebagai PKL, 30%dipekerjakan sebagai buruh pabrik lepas, 25% sebagai PRT, dan hanya 15% (kebanyakanperempuan muda) yang bekerja di sektor formal (Murray, 1994: 2). Hartiningsih jugamelaporkan bahwa pekerjaan rumahan di Jawa Timur didominasi oleh perempuan, karenapekerjaan semacam itu dapat dilakukan di rumah, tidak memerlukan keahlian khusus ataupendidikan, dan tidak memiliki batasan umur (2000: 213).Dalam sektor-sektor informal ini, perempuan kurang mendapatkan perlindungan tenagakerja. Perempuan cenderung dipekerjakan sebagai karyawan sementara tanpa kontrak,perlindungan atau tunjangan (ESCAP, 1998: 57). Sering kali pekerjaan mereka bersifatmusiman dan penghasilan mereka tidak menentu. Buruh perempuan secara tidak seimbangtidak menerima baik tunjangan sosial maupun bagian dari keuntungan perusahaan(Hartiningsih, 2000: 213)Sekalipun partisipasi perempuan di dunia kerja meningkat, ketimpangan masih terjadi dalamhal upah yang diperoleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan rata-ratamemperoleh 50-70% dari upah laki-laki. Kesenjangan ini menurun seiring dengan semakintingginya tingkat pendidikan yang dicapai, dengan laki-laki tak berpendidikan memperolehdua kali lipat dari perempuan yang tidak berpendidikan sementara di kalangan yangberpendidikan perguruan tinggi, laki-laki dibayar 32% lebih banyak daripada perempuan(ESCAP, 1998: 58).Mungkin ada berbagai sebab mengapa perempuan menerima gaji yang lebih rendah. Lakilakisudah lebih lama berkecimpung dalam dunia kerja daripada perempuan, dan tingkatpendidikan mereka rata-rata lebih tinggi, sehingga gaji mereka lebih tinggi. Perbedaan tersebutbisa juga berasal dari diskriminasi dalam penghasilan tidak kena pajak dan tunjangan keluarga.(ESCAP, 1998: 58). Karena laki-laki dikategorikan sebagai kepala keluarga, pekerjaperempuan yang sudah menikah tidak berhak mendapat tunjangan keluarga seperti yangditerima oleh kolega laki-laki mereka yang sudah menikah. (Sulaeman, 1997). PeraturanMenteri Pertambangan No. 2/P/M/P/1971 dan surat edaran Menteri Tenaga Kerja No. 7Tahun 1990 tentang klasifikasi komponen penghasilan gaji dan nongaji, menyatakan bahwasemua perempuan menikah harus digolongkan sebagai lajang dan semua tunjangan yangdidapat hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk keluarganya. Sekalipun seorangperempuan yang sudah menikah dapat mengubah statusnya jika ia menjadi janda atau suaminyatidak lagi mampu bekerja (Sulaeman, 1997), banyak perempuan mungkin ragu melakukanhal ini karena merasa segan atau malu.Properti dan Sumber DayaPembagian kerja dari segi gender berdampak pada akses perempuan ke dan kendali atassumber daya dan properti. Sumber daya dialokasikan berdasarkan peran laki-laki danperempuan dalam rumah tangga. Misalnya, menurut tradisi di beberapa komunitas,perempuan tidak diizinkan memiliki tanah, dan akses atas tanah untuk menanam pangan