PNACU645

VII.RENCANA AKSINASIONALOleh Neha MisraRencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN) disahkanpada tanggal 30 Desember 2002 melalui Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002. RANadalah “landasan dan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakanpenghapusan perdagangan perempuan dan anak” (KPP, 2002: 4). RAN tersebut dirancanguntuk dapat dilaksanakan dalam suatu program lima tahunan yang akan ditinjau dandisempurnakan kembali setiap lima tahun.Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bulan Agustus 2001, parawakil rakyat menugaskan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menyusun kebijakan danprogram untuk memerangi perdagangan perempuan dan anak Indonesia. Presiden Megawatimenugaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) sebagai lembaga pemerintahyang akan memimpin penyusunan kebijakan dan implementasi program penanggulanganperdagangan. Presiden menunjuk Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra)sebagai badan koordinasi kebijakan-kebijakan dan program-program penanggulanganperdagangan yang akan dilaksanakan oleh sejumlah kementerian yang berbeda.RAN tersebut disusun dibawah pimpinan KPP sebagai kegiatan besar pertamanya dalamperannya sebagai badan utama dalam inisiatif penanggulangan perdagangan untuk pemerintahIndonesia. Untuk memastikan masukan dan penerimaan yang luas terhadap RAN, KPPmembentuk suatu gugus tugas (yang kemudian disebut sebagai “Tim Kecil”) untuk membantumembuat draf dan mengumpulkan masukan bagi draf RAN. Tim Kecil terdiri dariperwakilan berbagai departemen dan masyarakat sipil. 1 Setelah bekerja sama untukmerancang RAN, KPP dan Tim Kecil berkoordinasi untuk menyelenggarakan serangkaianlokakarya di Jakarta, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur untuk mendapatkan1Tim Kecil beranggotakan perwakilan dari:• Kementerian Pemberdayaan Perempuan• Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat• Departemen Luar Negeri• Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi• Departemen Pendidikan Nasional• Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)• Komnas Perlindungan Anak (Komisi Nasional Perlindungan Anak)• JARAK (Jaringan Lembaga Non-Pemerintah untuk Program Aksi Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia)• KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia)• Koalisi Perempuan• LAAI (Lembaga Advokasi Anak Indonesia)• Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)• ACILS (American Center for International Labor Solidarity)• ICMC (International Catholic Migration Commission)