PNACU645

164 Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesiaditentukan oleh kerabat laki-laki atau suaminya (Hamim, 1999). Namun harus diingat bahwatidak ada UU nasional yang melarang hak perempuan untuk memiliki tanah, dan dalambanyak komunitas, perempuan tidak saja memiliki tanah, tetapi juga mewarisi tanah darikeluarga mereka.Perempuan mengalami lebih banyak kesulitan untuk memperoleh kredit daripada laki-laki.Menurut survei tentang perempuan di Indonesia yang dilakukan oleh ESCAP, persentasedebitur adalah 20-30% dalam program kredit pemerintah, 55-60% di lembaga keuanganbukan bank, dan 80% di pegadaian. Sulit bagi seorang perempuan untuk mendapat kreditdari bank karena bank biasanya meminta jaminan, dan hak atas harta kekayaan yang diterimasebagai jaminan, seperti tanah, umumnya dibuat atas nama laki-laki sebagai kepala rumahtangga (ESCAP, 1998: 59-60). Di samping itu, seorang perempuan yang sudah menikahtidak dapat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, karena ia dimasukkan kedalam NPWP suaminya, sebagai kepala rumah tangga (‘Lelaki Rendah,’ 2002). Sekalipunperempuan mengalami lebih banyak kesulitan untuk mendapatkan pinjaman melalui lembagakeuangan, ada sejumlah program kredit mikro yang diselenggarakan oleh pemerintah yangterbuka bagi perempuan.Undang-Undang PewarisanIndonesia memiliki 3 sistem hukum pewarisan yang secara opsional mengikat, yaitu sistemyang diatur oleh Hukum Adat, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) danKompilasi Hukum Islam. Hukum Adat berasal dari tradisi-tradisi masyarakat lokal yangbiasanya tidak tertulis, dan mempunyai perlakuan berbeda-beda terhadap hak warisperempuan. KUH Perdata dikenal juga sebagai Hukum Belanda, karena mulanya dikeluarkanoleh pemerintah kolonial Belanda. Pada dasarnya, UU ini memberi ahli waris laki-laki danperempuan bagian yang sama dari harta warisan. Pasal 852 UU ini berbunyi, “anak-anakatau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi hartapeninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarahmereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiranyang lebih dulu.”Kompilasi Hukum Islam dirumuskan berdasarkan syariat Islam. Sekalipun sistempembagiannya rumit, dasar kepemilikan dari Kompilasi Hukum Islam menerapkan prinsip2:1 bagi keturunan laki-laki dan perempuan pada derajat hubungan yang sama dengan orangyang meninggal. Misalnya, pasal 176 kompilasi tersebut berbunyi, “apabila anak perempuanbersama-sama dengan anak laki-laki (dari yang meninggal), maka bagian anak laki-laki adalahdua berbanding satu dengan anak perempuan”, (Pustaka Tinta Mas Surabaya, 1994: 133).Ada berbagai macam alasan yang diungkapkan untuk prinsip ini. Salah satu yang palingpopuler ialah peran tradisional laki-laki sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Ketikamendapat kritik yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender, seorang cendekiawan Islammengemukakan bahwa