PNACU645

Kajian Perundang-Undangan Indonesia247keluarganya dan staf LSM yang membantu untuk menjamin keamanan mereka danmemastikan mereka terlindungi dari ancaman dan intimidasi (Jordan, 2002: 113).14. Temuan: Korban tidak dilindungi dari sorotan publik, sehingga media kadang kalamempublikasikan perincian kasus dan identitas korban. Hal ini bukan saja membuat korbanlebih rentan terhadap ancaman dan intimidasi pelaku perdagangan, tetapi juga dapat membuatkorban malu dan merasa terhina, akibatnya pemulangan dan reintegrasinya ke dalammasyarakat menjadi amat sulit.Rekomendasi: Lindungi informasi dan identitas pribadi korban, jangan biarkan nama, alamat,atau foto mereka tersiar luas (Jordan, 2002: 113).15. Temuan: Polisi cenderung memperlakukan sebagai pihak ketiga yang pasif. Merekatidak mengajak korban untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses penanganan kasus karenaperundang-undangan yang ada tidak menginstruksikan kepolisian dan kejaksaan untukmenginformasikan korban tentang perkembangan kasusnya. Adalah sangat penting untukmemberitahu korban tentang hasil kasusnya dan apakah pelaku telah dipenjara atau masihbebas berkeliaran, yang dapat memberikan ancaman bagi korban atau keluarganya. (Pasal109 KUHAP hanya menginstruksikan penuntut umum untuk menginformasikan kepadatersangka atau keluarganya tentang bukti dakwaan yang tidak cukup).Rekomendasi: Informasikan kepada korban tentang hasil penyelidikan dan khususnyaberitahu korban dan keluarganya bila pelaku perdagangan dibebaskan (Jordan 2002: 112).16. Temuan: Karena korban telah “diwakili” dalam proses hukum oleh jaksa (atas namanegara), UU yang ada tidak mengizinkan korban memiliki perwakilan lain yang mendampingidan membantunya selama proses hukum. Beberapa LSM melaporkan bahwa banyakpengadilan melarang korban didampingi oleh personel LSM. Akibatnya, korban mungkinakan merasa takut menghadapi proses hukum dan mungkin pula khawatir bahwa keselamatandan kepentingannya tidak terwakili.Rekomendasi: Izinkan korban perdagangan dibantu dan didampingi sepanjang proses hukumoleh penasihat hukum atau LSM yang menyediakan bantuan, termasuk selama penyelidikandi kepolisian dan proses pemberian kesaksian di pengadilan.17. Temuan: Sejumlah LSM mengungkapkan bahwa selama proses hukum, korban harusmembiayai sendiri transportasinya dari dan ke tempat tinggalnya ke kantor polisi ataupengadilan. Korban juga harus menanggung sendiri akomodasi dan makannya. Bahkan takjarang korban atau keluarganya dimintai uang oleh polisi untuk penyelidikan kasusnya.Rekomendasi: Pastikan bahwa korban perdagangan/atau penasihat hukumnya tidak dimintauntuk membayar ongkos-ongkos yang berkaitan dengan pemrosesan kasus secara hukum.Sediakan bantuan finansial untuk korban perdagangan agar ia dapat terlibat dalam proseshukum, seperti transportasi ke dan dari tempat tinggalnya ke pengadilan, dan akomodasidan konsumsi jika perlu. Negara harus mendukung LSM dalam menyediakan layanan-layananini, di samping konseling dan perawatan medis bagi korban.