PNACU645

276 Perdagangan Perempuan dan Anak di IndonesiaILO memiliki sejumlah konvensi yang melarang sejumlah standar internasional di bidangkerja paksa, migrasi, perdagangan dan perbudakan. Konvensi-konvensi ini memiliki kaitanpotensial sebagai alat penanggulangan perdagangan. Daftar di bawah memasukkan sejumlahkonvensi ILO di mana alat untuk penanggulangan perdagangan dapat ditemukan. Isi lengkapinstrumen-instrumen ini dapat dilihat di halaman web ILO yang berjudul Overview of ILOActivities against Trafficking in Persons http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/projects/traffick. Daftar ini bukan daftar yang lengkap, namun lebih merupakan contoh alat-alat yangpotensial untuk kegiatan penanggulangan perdagangan.• 1930 - Konvensi Kerja Paksa (no. 29)Diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1950.• 1949 - Konvensi Perlindungan Upah, 1949 (No. 95)Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia.• 1949 - Konvensi (Revisi) Migrasi untuk Pekerjaan (no. 97)Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia.• 1957 - Konvensi Abolisi Kerja Paksa (no. 105)Diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1999.• 1958 - Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) (no. 111)Diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1999.• 1964 - Konvensi Kebijakan Pekerjaan (no. 122)Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia.• 1973 - Konvensi Usia Minimum untuk Bekerja (no. 138)Diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1999 sebagai UU No. 20/1999.• 1975 - Konvensi Buruh Migran (Ketentuan Pelengkap) (no. 143)Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia.• 1989 - Konvensi tentang Penduduk Asli dan Suku Bangsa (no.169)Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia.• 1997 - Konvensi Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta (no.181)Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia.• 1998 - Deklarasi Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja• 1999 - Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (no. 182)Diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2000 sebagai UU No.1/2000.