PNACU645

244 Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesiaperbatasan secara ilegal harus dituntut dan diberi sanksi yang cukup berat sehingga dapatmencegah terulangnya tindakan serupa.4. Temuan: UU tentang hubungan luar negeri menyatakan bahwa perwakilan RepublikIndonesia (RI) bertanggung jawab untuk memberikan pengayoman, perlindungan, danbantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai denganperundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. UU ini jugamenetapkan bahwa: “Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, PerwakilanRepublik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpunmereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesiaatas biaya negara. Berdasarkan UU ini, perwakilan Indonesia diwajibkan memberikanperlindungan termasuk rumah singgah yang aman dan repatriasi, kepada warga negaraIndonesia di luar negeri. Namun demikian, tidak ada sanksi yang dinyatakan dalam UU initerhadap aparat Luar Negeri yang secara sengaja atau tidak sengaja tidak memenuhikewajibannya untuk melindungi perempuan dan anak Indonesia di luar negeri.Rekomendasi: Klarifikasi dan perbesar peran konsulat dan kedutaan untuk memberikanlayanan dan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang diperdagangkan ke negaralain. Pastikan bahwa staf konsulat dan kedutaan memperoleh pelatihan dan sumber dayayang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab ini.5. Temuan: Perundang-undangan yang ada mengasumsikan bahwa mereka yang melakukanperdagangan bekerja secara perorangan atau kelompok-kelompok yang tidak terorganisasi.Betapapun, kejahatan ini kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisasi, sepertisindikat kriminal terorganisasi atau jaringan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI).Rekomendasi: “Secara spesifik nyatakan kegiatan-kegiatan kelompok kejahatanterorganisasi yang terlibat dalam perdagangan sebagai tindak pidana”. (Jordan, 2002: 109).Sanksi6. Temuan: Pasal-pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi perdagangan memberikanancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kejahatan lain yang berhubungan denganeksploitasi seksual kecuali yang mengakibatkan kematian korban, memberikan sanksi 1sampai 7 tahun tergantung pada usia korban dan tingkat kejahatan. Dalam sebuah kasus diMedan pada tahun 2001, pelaku perdagangan hanya menerima hukuman 20 bulan penjara,dan dalam kasus di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2002, hukuman yang dijatuhkanhanya 6 bulan.Rekomendasi: Perberat sanksi agar cukup berat untuk berfungsi sebagai penangkal. Disamping hukuman penjara dan denda, sanksi terhadap pelaku perorangan maupun badanhukum harus memasukkan penyitaan aset, penutupan tempat usaha, pencabutan hak atasbantuan pemerintah atau tunjangan pajak, penempatan di bawah pengawasan pengadilandan diskualifikasi dari praktik aktivitas niaga. Negara juga harus menetapkan tanggungjawab pidana dan perdata terhadap badan hukum yang terlibat dalam perdagangan tanpa