PNACU645

234 Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia• mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakankekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau denganmemberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supayamelakukan perbuatan.Menurut pasal 56, orang-orang berikut ini akan dianggap sebagai pembantu kejahatan, yangdiancam pidana maksimum pokok yang dituntutkan kepadanya dikurangi sepertiga pidana:• mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;• mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukansuatu kejahatan.Pelanggaran Lebih Dari Satu Jenis/Terjadi Pada Saat BersamaanSangat mungkin bahwa selama proses perdagangan, lebih dari satu jenis kejahatan diperbuat,seperti terjadinya penipuan, penyekapan, pemukulan atau bahkan perkosaan pada waktuyang bersamaan. Dengan kata lain pelaku mungkin telah melakukan banyak jenis kejahatanterhadap satu atau lebih korban. Namun menurut pasal 63 KUHP, hukum Indonesia hanyaakan mengenakan salah satu aturan dan pelaku akan diancam satu pidana pokok yang palingberat hanya atas satu kejahatan yang diperbuat.Pengambilan Organ TubuhUU No. 23/1992 tentang kesehatan, walaupun tidak secara khusus membahas perdagangan,pada dasarnya telah mengkriminalisasi perdagangan manusia untuk pengambilan organ tubuh.Pasal 80 (3): “Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuankomersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atautransfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 (2) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyakRp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”Pasal 81 (1): “Barangsiapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja:a. melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh (tanpa keahlian dankewenangan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 (1) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyakRp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).”UU No. 9/1992 tentang KeimigrasianUU keimigrasian Indonesia dapat digunakan untuk mengajukan kasus-kasus perdaganganinternasional dari dan ke luar wilayah Indonesia ke pengadilan. Berikut ini adalah pasalpasaldari UU ini yang terkait dengan perdagangan:Pasal 17: Penangkalan terhadap orang asing dilakukan karena :