PNACU645

64 Perdagangan Perempuan dan Anak di IndonesiaSeiring dengan berubahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, permintaan untuktenaga PRT diduga meningkat. Data dari Survei Kondisi Tenaga Kerja Nasional menunjukkanbahwa tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di DKI Jakarta meningkat menjadi 42,69%pada tahun 1999 dari 40,62% pada tahun 1998 (SAKERNAS). Dengan semakin banyaknyaperempuan yang bekerja di luar rumah, keluarga, terutama yang mampu dari segi ekonomi,mempekerjakan PRT untuk meringankan beban pekerjaan rumah tangga yang harusditanggung perempuan yang bekerja di luar rumah, sehingga menambah permintaan terhadapPRT.Jumlah perempuan yang bermigrasi untuk bekerja sebagai PRT di luar negeri juga naik drastisselama beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 1991 di Malaysia hanya ada 585 PRTIndonesia terdaftar. Namun pada tahun 1997, angka ini sudah meningkat menjadi kuranglebih 90.000 PRT (Jones, 2000: 65). Jumlah buruh migran Indonesia naik dari di bawah100.000 per tahun pada pertengahan 1980-an menjadi setengah juta orang per tahun padaakhir 1990-an. Angka-angka ini hanya terdiri dari buruh migran yang resmi terdaftar diDepartemen Tenaga Kerja (Depnaker). Banyak pihak menduga bahwa masih banyak lagiwarga negara Indonesia yang setiap tahunnya bermigrasi ke luar negeri melalui jalur-jalurtak resmi dan ilegal (Hugo, 2002: 159). Data yang tercatat oleh pemerintah memperlihatkanbahwa dalam waktu dua setengah tahun, dari 1999 hingga Juni 2001, 968.260 buruhIndonesia yang terdaftar secara resmi ditempatkan di luar negeri; mayoritas sebagai PRT.Para perempuan dikirim ke negara-negara ASEAN (47%), Timur Tengah (34,5%), AsiaPasifik (17,5%), Eropa dan Amerika (0,8%) dan ke negara-negara lain (0,1%). Lebih dari 70% buruh migran yang dikirim adalah perempuan (NakertransNet, 2001 ).Metode PerekrutanPRT di Luar NegeriPerekrutan PRT untuk dikirim ke negara-negara lain pada umumnya mengikuti pola yangsama dengan perekrutan untuk buruh migran bagi jenis pekerjaan lain. Agen perekrutanburuh migran besar (PJTKI) yang terletak di kota-kota besar mempekerjakan sejumlah agenuntuk merekrut buruh dari desa-desa yang berada di daerah pedalaman maupun pinggirankota besar. Agen-agen ini terkadang memiliki jaringan sendiri yang terdiri dari agen-agentingkat desa yang merekrut buruh dari desa mereka sendiri. Para agen menerima bayarandengan nilai tertentu baik dari agen di atas mereka maupun dari PJTKI untuk setiap buruhyang direkrut. Kadang-kadang mereka yang direkrut diminta untuk membayar biayaperekrutan kepada agen, meski majikan di negara tujuan juga membayar biaya perekrutanuntuk setiap buruh yang dikirim. Karena buruh sering kali tidak mampu membayar biayaperekrutan, agen akan memasukkan biaya tersebut ke dalam kontrak kerja mereka sebagaiutang yang harus dilunasi dari penghasilan buruh di kemudian hari (Jones, 2000: 39-61).Setelah direkrut, buruh kemudian akan dikirim ke sebuah penampungan untuk menunggudokumen diproses dan penempatan kerja difinalisasi. Penungguan ini dapat berlangsungselama beberapa pekan hingga beberapa bulan. Selama itu, buruh seharusnya menerima