PNACU645

Kajian Perundang-Undangan Indonesia249cukup waktu untuk menerima pendampingan psikologis dan bantuan medis yang tepatsebelum memutuskan bagaimana dan apakah mereka akan kembali ke negaranya. Jika adaalasan untuk meyakini bahwa hidup korban akan terancam bila kembali ke negaranya, makaia harus diberikan status penduduk tetap atau suaka di Indonesia. Mereka yang bersediamembantu penyelidikan kasus kriminal harus diberikan izin menetap khusus untuk tinggaldi negara itu selama proses hukum berlangsung. Setiap deportasi harus ditangani, ataukepulangan sukarela harus dilaksanakan, dengan memperhatikan keselamatan korban (Jordan,2002: 110).22. Temuan: Beberapa perempuan asing dikenai dakwaan perdagangan narkoba di Indonesia.Banyak di antaranya yang berasal dari negara dengan tingkat perdagangan perempuan yangtinggi dan membuat pernyataan yang mengindikasikan bahwa perempuan-perempuan tersebutmungkin merupakan korban perdagangan. Perempuan-perempuan ini kini dipenjarakan diIndonesia atas dakwaan pidana yang mempunyai sanksi amat berat, bahkan hukuman mati.Rekomendasi 22.1: Jangan menuntut korban perdagangan untuk pelanggaran yang terkaitperdagangan, seperti prostitusi atau pemilikan paspor palsu. Di samping itu, jika korbanperdagangan dituntut untuk kejahatan yang dilakukan ketika mereka berada dalam lingkaranperdagangan, mereka harus diizinkan untuk menggunakan pembelaan bahwa mereka telahditekan secara psikologis, ditipu, dipaksa secara fisik atau diancam dengan kekerasan.Rekomendasi 22.2: Negara harus menyediakan penasihat hukum dan penerjemah sehinggakorban perdagangan berkebangsaan asing dapat mengikuti proses hukum dalam bahasa yangmereka pahami. Setiap perundang-undangan baru harus memperkuat pasal 177 KUHAPyang menyatakan bahwa jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakimketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akanmenterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.