PNACU645

VI.KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIAOleh Anis Hamim dan Ruth Rosenberg 1LATAR BELAKANGPerdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hakanak, dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli,dijual, dikirim dan dijual kembali. Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terusberkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya – yang tetap hanyalah kondisieksploitatif yang ditempatkannya terhadap manusia. Sebelumnya, perdagangan diasosiasikandengan prostitusi, namun kenyataannya mencakup banyak bentuk kerja paksa lain danperbudakan berkedok pernikahan. Lihat bagian II Tinjauan Umum untuk pembahasan lebihmendalam tentang definisi perdagangan.Karena agen dan sindikat perdagangan kini sudah semakin terorganisasi dan internasionalmaka tanggapan terhadap perdagangan perlu lebih terorganisasi dan internasional pula. Setiapnegara perlu memperbarui sistem hukumnya agar dapat menghukum pelaku perdagangandan memberikan kompensasi dan bantuan kepada korban.Pada saat ini, belum ada definisi hukum tentang perdagangan di dalam Kitab Undang-UndangHukum Pidana (KUHP), maupun undang-undang (UU) khusus tentang perdagangan meskikeduanya kini sedang dirumuskan oleh pemerintah. Namun sejumlah UU yang adamengkriminalisasi banyak tindakan yang diperbuat oleh pelaku perdagangan terhadap korbanmereka, dan dapat digunakan ,dan dalam beberapa kasus telah digunakan. Bagian inimemetakan pasal-pasal hukum nasional yang dapat diterapkan terhadap perdagangan dantindak pidana lain yang terkait, dan dapat digunakan untuk:• Menyusun pedoman bagi mereka yang ingin mengambil tindakan hukum terhadapkasus perdagangan dengan menggunakan UU yang sudah ada.• Membuat rekomendasi untuk reformasi hukum nasional, terutama KUHP agarsejalan dengan instrumen-instrumen internasional yang berlaku ada termasukkonvensi-konvensi PBB yang ditandatangani Indonesia.Analisis yang dilakukan untuk pengembangan makalah ini meliputi kajian terhadap KUHP,KUHAP, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, PPNo. 2/2002 dan PP No. 3/2002 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 26/2000, UU No.1Dengan kontribusi dari Joni SH, LAAI dan Ratna Batara Munti, LBH-APIK