PNACU645

Kajian Perundang-Undangan Indonesia235a. diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahataninternasional;b. diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan danketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakatIndonesia;c. atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkandiri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karenamelakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yangberlaku di Indonesia;d. pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia;Pasal 55 dapat digunakan untuk menghukum orang atau organisasi atau aparatpemerintah yang melakukan atau membantu penyalahgunaan atau pemalsuandokumen perjalanan dan identitas yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Pasalini secara spesifik menyatakan tindakan-tindakan berikut sebagai kejahatan:Setiap orang yang dengan sengaja:- menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahuiatau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda palingbanyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);.- menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan RepublikIndonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkankepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikankepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyakRp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);- memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untukmemperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atauorang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ataudenda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau- memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih SuratPerjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku, dipidana denganpidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyakRp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Pasal 59 dapat digunakan untuk menghukum pejabat pemerintah yang melakukanatau membantu atau bekerja sama memproses dokumen imigrasi dengan caracarayang melanggar hukum.Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan ataumemperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen